Selasa, 09 Maret 2021

Politik (yang) Disruptif

Politik (yang) Disruptif

Foto: Ilustrasi. (ist)

Apakah selamanya politik itu kejam?
Apakah selamanya dia datang tuk menghantam?
Ataukah memang itu yang sudah digariskan?
Menjilat, menghasut, menindas. Memperkosa hak-hak sewajarnya.
—Iwan Fals, “Sumbang”, 1983.

Banner Iklan Swamedium

Garut, Swamedium.com — Politik itu kejam. Salah satunya karena efek samping politik yang sifatnya disruptif, memecah-belah. Sejarah telah menunjukkannya pada kita, bahkan sejak abad pertama kemunculan Islam di Arabia. Patut digarisbawahi, bahwa adanya ketegangan—sekaligus perpecahan—umat Islam pasca-Nabi bermula dari masalah politis; siapa yang akan menjadi pengganti-penerus Nabi sebagai pemegang otoritas dan kekuasaan atas umat Islam? Siapa pula yang berwenang menetapkan pemimpin pengganti Nabi tersebut? Muncullah bebagai kelompok politis dalam tubuh umat Islam dengan penafsiran dan sekaligus justifikasinya masing-masing. Pada masa Khulafa al-Rasyidun —suatu periode kekhilafahan yang biasa dijadikan rujukan ideal—saja, ummat setidak-tidaknya telah terbagi ke dalam tiga kelompok politik; Syi’ah, Khawarij dan Sunni. Perpecahan dan konflik besar intern-kaum Muslimin era Sahabat ini yang disebut tragedi “al-Fitnah.” Tragis dan ironis: darah kaum mukmin pun tertumpah di atas bumi oleh kaum mukmin lainnya.

Apalagi di era kontemporer. Jika pada para sahabat Nabi—yang bahkan diantaranya ada yang telah dijamin masuk syurga—tidak bisa mempertahankan “keutuhan Ummat” ketika terlibat dalam urusan politik, apalagi kita yang sudah sangat jauh temponya dari baginda Nabi, bahkan masih banyak berkubang dalam lumpur dosa. Sangat besar kemungkinan terjadinya perpecahan di kalangan internal ummat kontemporer karena faktor politik.

Perpecahan yang dialami beberapa Ormas Islam di Indonesia, seperti Syarekat Islam pada awal abad ke-20, adalah contoh di antaranya. Termasuk yang terkenal dalam sejarah adalah pecahnya partai politik Islam pada dekade awal kemerdekaan Indonesia. Pada 8 November 1945, melalui Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta, ummat Islam dari berbagai golongan bermusyawarah dan menyepakati berdirinya Partai Politik Islam—yang bernama Masyumi—sebagai satu-satunya preferensi politik ummat Islam Indonesia saat itu. Pada masa awal keterlibatan dalam pentas politik nasional, gerak politik elite politik Islam tampak sinergis, saling bahu-membahu untuk memenangkan ideologi Islam yang diusung Partai Masyumi.
Dalam Partai ini, berhimpun berbagai tokoh dan organisasi dengan beragam latar-belakang sosio-kultural.

Sayangnya, sinergitas gerak politik organisasi-organisasi Islam di bawah bendera Partai Masyumi tidak bisa bertahan lama. Pada tahun 1947, PSII keluar dari Masyumi. Yang paling menggoyahkan Masyumi adalah keluarnya Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, dan menjadi partai politik baru dengan nama Partai NU (PNU) pada 1952.

Sebagai sebuah partai yang pluralistik, elite-elite Masyumi sulit meredam timbulnya pertentangan yang dilandasi perbedaan orientasi dan kepentingan politik dalam tubuh partai. Terdapat berbagai kelompok politik yang bersaing dalam tubuh partai. Perpecahan partai berlambang bulan-bintang tersebut sesungguhnya hanya tinggal menunggu ‘bom waktu.’ Walau banyak orang yang menyesalinya, namun realitas politik tetap berlaku demikian.

Pun demikian halnya dengan Jamiyyah Persatuan Islam (Persis). Walau jargon jamiyyah ini adalah mempersatukan ummat—selaras dengan nama organisasinya—namun, tetap saja pernah mengalami perpecahan internal, baik di kalangan elite-elitenya hingga munculnya ‘jamiyyah tandingan’. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali..!
Apakah karena faktor politik? Ya, sebagian besar di antaranya! Keregangan Abah Natsir pada Jamiyyah Persis, misalnya, dimulai ketika terjadi perbedaan pandangan strategis (terkait politik) dengan KHM. Isa Anshary—yang waktu itu adalah Ketua Umum Persis.

Jangan heran, jika oposan utama kepemimpinan Abah Natsir di Masyumi pasca keluarnya NU adalah justru dari elite jamiyyah Persis..! Paling tidak selama Persis dipimpin oleh KHM. Isa Anshary, era 1955-1960. Di era ustadz E. Abdurrahman dekade 70-80-an, memang Abah Natsir berhubungan baik kembali dengan jamiyyah ini, dan turut membantu perkembangannya, terutama terkait pendidikan. Tapi itu lebih faktor menjaga tali-silaturahmi. Peran Abah Natsir lebih signifikan di jamiyyah baru yang bernama Dewan Dakwah (DDII).

Faktor politik juga yang kemudian membuat elite-elite Persis lainnya berpisah jalan. Kita harus belajar dari kasus—mengutip istilah kang Prof. Dadan Wildan—‘gelombang dalam gelas’ antara kubu ustadz Isa Anshary versus kubu ustadz E. Abdurrahman yang membuat jamiiyyah vacuum 1960-1963, hingga kasus ustadz Rusyad Nurdin—waktu itu Ketua Bidang Jamiiyah PP Persis—yang akhirnya mufaraqah dari Persis dan mendirikan jamiyyah baru—Yayasan Istiqomah. Kedua kasus besar tersebut berakar dari masalah yang sama: politik..!

Jika semula, orang berjamiyah karena ingin merasakan kebersamaan, mempunyai motif untuk membangun kekuatan secara bersama-sama, maka lain halnya ketika mereka telah berjumpa (dengan) masalah politik. Sungguh ironis ketika elite jamiyyah yang dengan susah-payah dipersatukan, kemudian tercerai-berai (kembali). Sialnya, kita hanya bisa meratapinya. Bermuram-durja.

Mengapa politik disruptif? Karena di dunia politik, selalu terjadi peng-kubu-an. Faksionalisasi politik adalah sebuah keniscayaan, baik di tingkat nasional (Pusat) maupun lokal (daerah), skala besar maupun kecil. Kubu yang mendukung versus kubu yang menolak. Kubu si A versus kubu si B. Kepentingan yang berbeda pada masing-masing kubu merupakan faktor pemecahnya. Kuatnya ego diri (dan kelompoknya) menambah runyam kondisi dan situasinya. Apalagi jika situasi dan kondisi ini diperburuk ‘luka lama’ yang kembali terkuak.

Publik merupakan objek politik sekaligus sebagai penonton drama politik: pertarungan antar dan intern-kelompok elite politik. Publik bersuka cita hanya pada waktu drama baru dimulai. Ketika dramaturgi tersebut telah berlangsung, kita hanya pusing memikirkannya. Apalagi ketika pentas drama telah usai. Ramai pada awalnya, namun sedih pada akhirnya. Sad-ending because of bad-ending.

Harus kita sadari, perbedaan adalah sunnatullah. Ia hadir tanpa bisa kita cegah. Demikian juga dengan perbedaan pemikiran, preferensi dan kepentingan (politik). Jika perbedaan adalah keniscayaan, maka tidak otomatis menjadi dan terjadi perpecahan. Karena perpecahan bukanlah realitas yang ujug-ujug terjadi. Ia adalah dampak dari sesuatu, a serious disagreement. Tepatnya unfinished conflict: dampak dari konflik yang tidak terselesaikan.
Para teoretikus ilmu sosial menamainya sebagai konflik yang irasional. Rumusnya sederhana: kompleksitas konflik tergantung rasionalitasnya. Semakin rasional sebuah konflik, semakin mudah diselesaikan. Namun, sebaliknya: semakin irasional sebuah konflik, semakin sulit didamaikan. Integrasi (sosial) pun semakin sulit tercapai.

Manajemen konflik Jamiyyah tidak berjalan, mungkin karena memang tidak dijalankan. Ia hanya jadi basa-basi: diucapkan tapi tidak dilakukan, karena tidak bisa dilakukan. Bagaimana mungkin bisa dilakukan kalau unsur integrasinya tidak ada? Kalaupun ada, ia mirip pepatah: wujuduhu ka-adamihi, sehingga sama dengan tiada.

Para ahli strategi biasanya memilih unsur integrasi dengan menciptakan ‘musuh bersama’ ( common enemy ). Jika itu tercipta, dijamin orang-orang Jamiyyah akan bergerak massif, bersama-sama, karena mempunyai ‘kekhawatiran’ yang sama terhadap ‘musuh’-nya. Orang akan mudah tersadar untuk bersatu jika musuh telah hadir (atau dihadirkan). Kegagalan menciptakan ‘musuh bersama’ tersebut, adalah awal dari pecahnya kongsi. Misalnya, ketika kubu si A menjadikan X sebagai musuh, kubu lainnya malah menjadikan si X tersebut sebagai partnernya. Masing-masing dengan kepentingannya sendiri. Jika pada awalnya tertutup, sehingga berjalan lancar, namun jika pada akhirnya terbuka, maka yang terjadi adalah; Perang Bubat! Jika sudah begini, ada dua fenomena umum yang biasa terjadi: saling menyalahkan atau mencari kambing hitam. Tidak ada titik temu, yang terjadi adalah pergeseran elite: dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Itupun tinggal menunggu waktu dimana roda selalu berputar.

Para pakar kebudayaan, terutama kaum antropolog, mempunyai rumus yang sedikit berbeda. Faktor integrasi bisa tercipta antara dua kelompok yang berbeda, jika hadir kelompok ketiga. Kelompok ketiga inilah yang disebut strategi cross-cutting. Ia lebih cair, sehingga bisa diterima kedua belah pihak. Namun, kelemahan strategi ini karena membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara proses politik biasanya berjalan cepat, bahkan sangat cepat.

Mungkin pilihan akhirnya pada alternatif yang ketiga. Yaitu, penjagaan terhadap titik equibrium Jamiyyah, sehingga menjamin keseimbangan kepentingan antar-kelompok. Equilibrium bisa terjaga jika Pemimpin Jamiyyah, tidak hanya kharismatik, tapi juga berkarakter yang kuat. Melalui kharismanya, ia dihormati. Ia dihargai oleh seluruh kelompk yang ada, karena kapasitas manajemen kepemimpinannya yang mampu menghadirkan solusi bersama. Seorang leader sekaligus manager (political administratur). Namun, model kepemimpinan ideal tersebut semakin jarang ditemui, di tengah semakin kompleksnya masalah Jamiyyah.
Harus disadari benar, bahwa Jamiyah itu mudah rapuh. Dengan modal sama-sama lulusan lembaga pendidikan Jamiyyah, sesungguhnya soliditasnya telah mencair dan ‘lebih cair’ seiring perjalanan waktu dan kolega yang dimilikinya. Dengan modal pembinaan berupa pengajian umum, soliditas Jamiyyah terjamin hanya berkat sejarah dan tradisi, ditunjang keguyuban primordialistik dan kesamaan kepentingan.

Oleh karena itu, Jamiyyah ini sesungguhnya membutuhkan an integrative-revolution. Tenaga dorong kohesivitas yang sangat besar. Unsur-unsur dan struktur pendukung persatuan ummat (warga jamiyyah) harus dicari dan diusahakan secara berkesinambungan. Jika tidak, ia akan mudah retak (kembali). Apalagi ditambah ‘panasnya’ politik yang bisa ‘melelehkan’ rantai pengikat jamiyyah secara tiba-tiba. Luka lama yang baru tertutup-rapat, kembali terkuak—hanya dengan sentuhan kecil yang bernama: politik.

Jika unsur dan struktur pendukung kohesivitas yang bersifat integrative-revolution Jamiyyah itu tidak ada atau belum kuat, lebih baik menjauhi (bukan meninggalkan) apapun dan segala sesuatu yang mengancam keutuhan Jamiiyyah! Menjaga kemadlaratan lebih diutamakan daripada mengejar manfaat. Dengan kata lain, bisa jadi untuk sementara waktu, biarlah permainan politik diurus oleh “orang luar-Jamiyyah”. Namun, bisa jadi juga, pilihan tersebut berlaku secara permanen. Bahwa Jamiyyah berkutat hanya pada norma dan regulasi politik Jamiyyah, tanpa ikut sebagai pemain. Waktu dan sejarah-lah yang akan menjadi penentunya.

Istilah disrupsi lebih dikenal pada disiplin kimia(wi). Yaitu rumus-teoretis terkait disrupsi sel: pemecahan sel. Satu unsur berubah menjadi dua unsur atau bahkan lebih. Satu sel menjadi dua sel. Dua sel menjadi empat sel, dan seterusnya. Namun, dalam rumus kimia(wi) ini, makna disrupsi malah bersifat positif. Adanya progress, perkembangan. Masing-masing sel ‘yang terbelah’ tersebut tidak berkelahi. Tidak terjadi ‘perang saudara’. Mengapa? Tidakkah terjadi kompetisi? Mengapa pemecahan tersebut bisa berlangsung harmonis, tidak konflik? Baik alamiah maupun rekayasa, jika pemisahan adalah sebuah kebutuhan, maka ia bisa berlangsung harmonis. Demikian juga, jika pemisahan itu dipersiapkan dengan baik, maka ia juga bisa terjadi secara positif.
Jadi, kata kuncinya ada dua macam: kebutuhan dan kesiapan!

Kalau kita, dalam siyasah jamiyyah, tidak bisa mempertahankan keutuhan jamiyah; Kalau politik tidak menjadi mesin-pendorong pergerakan jamiyah secara integratif; Kalau politik malah menimbulkan konflik-internal yang efek-sampingnya adalah pecahnya elite-Jamiyah, apatah lagi jawabannya itu? Politik adalah keniscayaan yang mau tak mau harus kita hadapi. Tinggal kita bertanya pada diri kita sendiri: sudah siapkah kita menghadapinya? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya? Ingatlah: hanya keledai yang jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya! Wal-‘Lahu a’lam. (*)

*Penulis: Pepen Irpan Fauzan (Anggota Dewan Tafkir PP Persis)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita