Sunday, 15 December 2019

Advokat Rakyat Semesta Sebut KPU Gelembungkan Suara 01 di 9 Provinsi

Advokat Rakyat Semesta Sebut KPU Gelembungkan Suara 01 di 9 Provinsi

Advokat Rakyat Semesta, Tonin Tachta, Singarimbun, SH.

Jakarta, Swamedium.com — Aksi penolakan hasil Pilpers 2019 bergaung seantero jagad. Rakyat bersikap normatif dan memandang perlu mengikuti aksi-aksi sebagai bentuk keprihatinan berkembangnya demokrasi yang jujur dan adil (Jurdil).

Persoalan tersebut bukan lantaran 01 atau 02, ini merupakan pesta demokrasi yang mengharuskan tidak adanya unsur kecurangan dari penyelenggara pemilu di Indonesia.

Semisal Hulfa Ceria, wanita Indonesia yang membacakan teks deklarasi Emak Militan Sedunia beberapa waktu lalu di Jakarta.

Menurutnya sengketa Pilpers 2019 yang telah digugat Paslon Capres/Cawapres 02 Prabowo-Sandiaga Ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 untuk melawan KPU merupakan langkah konstitusi hukum yang berkedaulatan, dan bukan berdasarkan ego.

Meskipun berkeliarannya opini yang berpendapat negatif dilontarkan KPU, TKN, serta beberapa pengamat politik menyebut percuma dan sudah pasti akan kalah, namun faktanya kebenaran akan terungkap.

Pemilih 02 pun meminta kepada Advokat Rakyat Semesta (ARS) untuk memformalkan hasil rekapitulasi KPU Nasional yang diajukan ke Prabowo-Sandiaga. ARS menilai kemenangan capres seharusnya di atas 50% dan menang minimal di 19 Provinsi.

Untuk itu, Advokat Rakyat Semesta (ARS) memohon kepada Mahkamah mempertimbangkan keuangan negara, keadaan emosi rakyat dan kepastian hukum, maka secara berjenjang dapat memberikan keputusannya terhadap rekapitulasi oleh KPU Pusat sebagaimana berikut ini:

• Perhitungan suara ulang, dan atau (terbaik)
• Pemungutan suara ulang, atau (terburuk)
• Pemilu ulang (tidak diharapkan)

Menurut Hulfa Ceria kepada Tim ARS, Tonin Tachta Singarimbun, SH., meminta Mahkamah Konstitusi (MK) harus mempertimbangkan Putusan Sela, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

“Dengan telah diajukannya sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh paslon capres 02 dalam selang waktu tiga hari setelah penyelenggara pemilu (KPU) mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sepatutnya MK melaksanakan putusan sela,“ kata Tonin, Ahad (9/6/2019) pagi.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.