Friday, 13 December 2019

Blak-blakan, Kivlan Zein Ungkap Dirinya Jadi Korban Fitnah & Hoax

Blak-blakan, Kivlan Zein Ungkap Dirinya Jadi Korban Fitnah & Hoax

Kivlan Zein bersama Advokat Rakyat Semesta.

Tonin juga mengulas tentang pasal 1 UU Darurat Nomor 12 /1951 yang terdiri dari 3 ayat tidak ada yang menyebutkan mengenai pembunuhan atau rencana pembunuhan atau mendanai rencana pembunuhan atau akar kata pembunuhunan kecuali mengenai senjata api saja.

“Kami akan kaji BAP pak Kivlan nanti, karena dengan tidak disebutkan ayatnya maka deliknya kabur demi hukum. “Ucap Tonin.

Dikatakan Tonin, Konstitusi UUD 1945 melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Wetboek Van Strafrecht menyatakan Pasal 1 ayat (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, dengan demikian sepatutnya Penyidik melepaskan Mantan Kepala Staf Kostrad tersebut.

“Kami harap penyidik segera melepaskan pak Kivlan sebelum kami membuka kekeliruan dan kekaburan yang lain. Jadi pak Kivlan ada hak konstitusinya, dan itu telah dilanggar penegak hukum sendiri, dengan demikian mau kemana nantinya arah hukum ini menjadi murni atau ada pendomplengnya,” tegas Tonin.

Tonin juga mengulas sebagaimana yang dikatakan presenter salah satu stasiun TV. Disituh mengatakan sejak Oktober 2018 rencana pembunuhan untuk dilakukan setelah Pilpers, maka kalau waktu pilpres belum terjadi atau berlangsung sebelum Oktober 2018, Kivlan Zen akan dimasukkan ke penjara bersama mantan Danjen Kopasus?

“Kami sudah ajukan permohonan penangguhan untuk Kivlan Zen tanggal 3 Juni 2019 kemaren, lengkap dengan tanda terima oleh staf Direktur Reskrimum Polda Metro Jakarta karena penahanan terjadi bukan oleh Kapolda tetapi oleh Wadir atas nama Direskrimum sehingga wajar sajalah Pak Kapolda tidak mengetahui adanya permohonan penangguhan kami tanggal 3 Juni 2019 Nomor: 02/TPHKZ-ARS/PMJ-Pnghn/19,” jelasnya.

Tonin juga meminta untuk dilakukannya gelar perkara berdasarkan surat tanggal 3 Juni 2019 Nomor: 01/TPHKZ-ARS/PMJ-GP/19, “Kami sangat koperatif dengan Penyidik sehingga demi hukum dapat ditetapkan SP3 dari persangkaan pasal 1 UU Darurat nomor 12/1951,” ujarnya.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.