Tuesday, 19 November 2019

Gunakan Ojol ke MK, Tim Hukum 02 Revisi Gugatan Pilpres, Isinya Mengejutkan

Gunakan Ojol ke MK, Tim Hukum 02 Revisi Gugatan Pilpres, Isinya Mengejutkan

Tim Hukum Prabowo-Sandi gunakan ojol pergi ke MK untuk revisi permohonan sengketa Pilpres 2019

Jakarta, Swamedium.com — Dengan menggunakan jasa ojek online (ojol), Tim Hukum Prabowo-Sandi mengajukan revisi permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6).

Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, menyatakan perbaikan itu terkait masih dicantumkannya nama Cawapres 01 Ma’ruf Amin sebagai pejabat BUMN di laman Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Hal itu dinilainya telah melanggar Pasal 227 huruf P Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Dikatakan Bambang pasal itu mewajibkan calon presiden atau wakil presiden tidak menjabat jabatan tertentu di perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketika sudah sah menjadi calon atau masih menjadi bakal calon.

“Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan seorang calon atau bakal calon dia harus menandatangani satu informasi atau keterangan di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan atau ketika akan mencalonkan,” kata Bambang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6), dilansir Republika.

Menurutnya, hal ini merupakan salah satu argumen yang harus dipertimbangkan baik-baik karena bisa menyebabkan Ma’ruf yang berpasangan dengan Joko Widodo didiskualifikasi dari Pilpres 2019.

Bambang menegaskan pihaknya sudah berulang kali memastikan dan meyakini kalau itu benar maka telah terjadi pelanggaran yang sangat serius

Selain Bambang, tim hukum Prabowo-Sandi diwakili oleh Denny Indrayana dan Iwan Satriawan. Mereka tiba di MK sekitar pukul 17.00 WIB dan langsung duduk serta menyerahkan berkas perbaikan di meja layanan yang sudah disediakan di lobi utama Gedung MK.

MK akan menggelar sidang perdana terkait permohonan sengketa PHPU yang telah didaftarkan kubu Prabowo-Sandi pada Jumat (14/6) mendatang.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.