Yudi Syamhudi Suyuti.
Jakarta, Swamedium.com — Puncak dari hilangnya kedaulatan rakyat adalah kekuasaan Presiden yang disalahgunakan oleh Jokowi.
Di rezim Jokowi, kedaulatan rakyat sengaja di delegitimasi demi kepentingan kekuasaannya.
Hilangnya nyawa dan penyiksaan rakyat yang dianggap sebagai perusuh oleh rezim Jokowi, pada 21-22 Mei 2019, merupakan tindakan yang tidak bisa dibiarkan oleh rakyat sebagai pemilik sah negara sekaligus ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu tindakan Kriminalisasi oleh rezim Jokowi juga bentuk penghancuran hak-hak kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi yang diciptakan sedemikian rupa.
Jika keadaan ini dibiarkan dengan pemakluman, karena Jokowi dianggap sebagai penguasa yang berhak melakukan apa saja, hal ini sama saja membiarkan Negara Indonesia menjadi mesin pembunuh dan pembantai.
Melalui Pilpres 2019, Prabowo tidak mampu menggulingkan Jokowi dan gagal menegakkan kedaulatan rakyat. Meski timnya saat ini sedang melakukan proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi, akan tetapi kita tidak yakin, Mahkamah Konstitusi mampu memutuskan keputusan yang berpihak pada kebenaran.
Selain itu pemilu 2019 sebenarnya juga tidak mencerminkan tegaknya kedaulatan rakyat. Ketika rakyat oposisi mendukung Prabowo, hal pokok yang mengarahkan rakyat untuk mendukung Prabowo adalah karena rakyat berharap kedaulatannya kembali ke tangannya.
Namun Prabowo tidak mampu menghadapi kecurangan Jokowi yang menggunakan Negara sebagai alat Kekuasaannya. Oleh karena rakyat sendiri lah yang harus melakukannya.
Saat ini rakyat harus sadar dan bersama membangun kekuatan untuk gulingkan Jokowi melalui sidang istimewa. Ini bukan makar. Hanya orang gila lah yang menyebut menggunakan hak politiknya sebagai tindakan makar.
Ini merupakan tindakan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi nasional dan hukum internasional. Justru jika dibiarkan karena takut oleh seruan Jokowi dan aparat keamanannya yang inkonstitusional, maka rakyat banyak sengaja membiarkan kejahatan hidup di Indonesia.
