Kamis, 25 Februari 2021

Maruf Amin Akui Menjadi Pejabat di Dua Bank Syariah

Maruf Amin Akui Menjadi Pejabat di Dua Bank Syariah

Jakarta, Swamedium.com — Cawapres 01, KH Ma’ruf Amin, mengakui posisinya sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Kendati demikian, dia menyebut dua bank itu bukan bank BUMN, tapi anak perusahaan dari bank BUMN.

Banner Iklan Swamedium

“Iya, DPS. Dewan pengawas syariah kan bukan karyawan. Bukan, dan itu bukan BUMN juga. Itu anak perusahaan,” kata Ma’ruf di Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Selasa (11/6).

Pernyataan Ma’ruf ini untuk merespons BPN Prabowo-Sandi yang mempersoalkan posisinya sebagai pejabat di kedua bank tersebut. Meski demikian, Ma’ruf enggan berkomentar lebih lanjut, dia menyarankan agar hal tersebut ditanyakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

“Karena ini sudah jadi ranah hukum, TKN saja yang jawab lah. Nggak usah saya memberi penjelasan,” katanya.

Senin (10/6) kemarin, tim hukum BPN Prabowo-Sandi menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi materi gugatan terkait sengketa Pilpres 2019. Salah satu materi gugatan adalah menyoal jabatan Ma’ruf Amin sebagai komisiaris bank BNI dan Mandiri Syariah.

“Menurut info yang kami miliki, cawapres 01 namanya masih ada dalam struktur BNI Syariah dan Mandiri Syariah, itu berarti melanggar pasal ke 227 huruf P (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), karena seseorang yang menjadi capres atau cawapres harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN,” kata ketua tim hukum BPN Prabowo Sandi, Bambang Widjojanto arau BW di gedung MK, Jakarta Pusat.

BW mengaku telah mengecek kebenaran informasi tersebut berulang-kali dengan melihat website BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Kedua bank tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kami cek itu berulang kali dan kami memastikan dan meyakini kalau itu yang terjadi, ada pelanggaran yang sangat serius. Nah, inilah yang menjadi mungkin salah satu yang paling menarik. This is one of the top ,” ucap BW.

TKN Bantah Ma’ruf Langgar Aturan yang Berlaku

Wakil Ketua TKN, Arsul Sani menyebut jabatan Ma’ruf Amin itu tak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asrul meminta tim hukum BPN membaca aturan perundang-undangan dalam revisi gugatan soal perselisihan hasil pilpres ke MK.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikaitkan dengan Pasal 227 huruf P UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Pasal 227 huruf P Undang-Undang Pemilu, seorang calon presiden atau wakil presiden harus membuat surat pernyataan pengunduran diri kalau ia tercatat sebagai karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Menurut Arsul, definisi badan usaha milik negara atau BUMN sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.

“Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Karena pemegang saham BSM adalah PT. Bank Mandiri dan PT. Mandiri Sekuritas. Sedangkan, BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT. Bank BNI dan PT. BNI Life Insurance,” kata Asrul di Jakarta, hari ini.

Said Didu Sebut Ma’ruf Tetap Pejabat BUMN

Mantan sekretaris menteri BUMN yang juga sebagai anggota BPN, Said Didu mengatakan bahwa Ma’ruf Amin yang masih terdaftar sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada dua Bank milik pemerintah, yakni PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri tetap disebut sebagai pejabat BUMN. Dia menyanggah pihak yang menyebut Ma’ruf bukan pejabat BUMN karena kedua Bank tersebut anak perusahaan BUMN.

“Pejabat anak perusahaan BUMN adalah pejabat BUMN,” kata Said melalui akun Twitter-nya, Selasa (11/6).

Dia menjelaskan, penerapan hukum pejabat anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN. Dia bahkan mencontohkan dirinya yang mengundurkan diri sebagai komisaris PT Bukit Asam, ssalah satu anak perusahaan PT Inalum.

Asas netralitas BUMN juga berlaku untuk pejabat BUMN, pejabat anak perusahaan bahkan karyawan. Hal itu mengingatkan kepada pegawai BUMN bernama Ibrahim Martabaya dihukum 3 bulan penjara karena mengkampanyekan Prabowo Subianto di Facebook, sebagai pegawai BUMN, ia seharusnya netral.

“Dewan Pengawas posisi hukumnnya sama dengan Dewan Komisaris,” ujarnya.

Selain menjabat sebagai di perbankan syariah, Ma’ruf juga menjabat untuk posisi yang sama di sejumlah asuransi syariah, salah satunya pada BNI Life. Ia juga menjabat sebagai DPS di investasi syariah.

“Posisi DPS independen hanya posisi hukum sebagai wakil masyarakat atau ahli, tapi posisi jabatan tetap sebagai pejabat di BUMN,” ujarnya.

Sumber: Indonesiainside

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita