Tuesday, 15 October 2019

Maruf Amin Akui Menjadi Pejabat di Dua Bank Syariah

Maruf Amin Akui Menjadi Pejabat di Dua Bank Syariah

TKN Bantah Ma’ruf Langgar Aturan yang Berlaku

Wakil Ketua TKN, Arsul Sani menyebut jabatan Ma’ruf Amin itu tak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asrul meminta tim hukum BPN membaca aturan perundang-undangan dalam revisi gugatan soal perselisihan hasil pilpres ke MK.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikaitkan dengan Pasal 227 huruf P UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Pasal 227 huruf P Undang-Undang Pemilu, seorang calon presiden atau wakil presiden harus membuat surat pernyataan pengunduran diri kalau ia tercatat sebagai karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Menurut Arsul, definisi badan usaha milik negara atau BUMN sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.

“Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Karena pemegang saham BSM adalah PT. Bank Mandiri dan PT. Mandiri Sekuritas. Sedangkan, BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT. Bank BNI dan PT. BNI Life Insurance,” kata Asrul di Jakarta, hari ini.

Said Didu Sebut Ma’ruf Tetap Pejabat BUMN

Mantan sekretaris menteri BUMN yang juga sebagai anggota BPN, Said Didu mengatakan bahwa Ma’ruf Amin yang masih terdaftar sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada dua Bank milik pemerintah, yakni PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri tetap disebut sebagai pejabat BUMN. Dia menyanggah pihak yang menyebut Ma’ruf bukan pejabat BUMN karena kedua Bank tersebut anak perusahaan BUMN.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.