Jumat, 26 Februari 2021

Menguatnya Gerakan #TarikDanaHaji karena “Public Distrust” terhadap Pemerintah

Menguatnya Gerakan #TarikDanaHaji karena “Public Distrust” terhadap Pemerintah

Foto. Cara pemerintah mengelola dana haji masih menimbulkan kontroversi dari publik. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Pemilu 2019 menjadi pemilu paling buruk yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Pemilu yang mencatat jumlah korban terbanyak ini, sejak awal pencoblosan, sudah diprediksi pemilu ini tidak akan berlangsung jujur dan adil.

Banner Iklan Swamedium

Ketidaknetralan pihak penyelenggara pemilu menjadi isu kuat yang sulit dibantah. Hal ini memicu public distrust atas hasil pemilu terutama hasil pilpres.

Wakil Ketua Umum, Amanah Perisai Nusantara, Ahmad Ahyar mengatakan, public distrust terjadi lantaran maraknya dugaan kecurangan pemilu 2019. Dari tudingan DPT bermasalah hingga dugaan kecurangan yang terstruktur, tersistem dan masif (TSM), menjadi bara api yang memicu kemarahan publik yang merasa suaranya dicurangi dan dirampok, terutama di pemilihan Presiden.

“Akibatnya, lahirlah public distrust yang sangat akut terhadap penyelenggara pemilu dan pemerintah berkuasa. Pemerintah dituding menghalalkan segala cara untuk tetap mempertahankan kekuasaannya,” kata Ahmad Ahyar kepada wartawan, Selasa (11/6/2019).

Menurut dia, kondisi ini pada akhirnya membentuk perlawanan publik yang melahirkan berbagai bentuk gerakan perlawanan politik, seperti Gerakan nasional Kedaulatan Rakyat yang turun aksi ke jalan-jalan, hingga isu referendum di berbagai daerah.

Kemarahan publik juga memicu lahirnya gerakan tarik dana dari bank yang marak disuarakan di media sosial.

Gerakan ini membuat pemerintah khawatir dapat menyebabkan terjadinya rush money dan berdampak terhadap keuangan nasional.

”Dalam dunia perbankan, rush money terjadi saat banyak nasabah memutuskan untuk menarik uang mereka dari bank tempat mereka menabung secara besar-besaran,” kata Ahyar.

Ahyar menegaskan, gerakan tarik dana bank, ternyata masih belum cukup, kini muncul gerakan cabut Dana Haji. Gerakan ini sebagai bagian dari ketidakpercayaan publik kepada pemerintah atas pengelolaan dana haji. Dana haji yang demikian besar dinilai tidak jelas pengelolaannya.

“Efek public distrust pengelolaan dana haji menjadi jalan munculnya gerakan #CabutDanaHaji ini,” Ungkapnya.

Menurut Ahyar, ada beberapa hal yang harus dilakukan di dalam mengelola dana setoran haji,

Pertama, publik harus tahu penggunaan dana haji. Bagaimana rincian yang diinvestasikan kepada siapa saja, termasuk kepada pihak swasta.

Kedua, apabila ada keuntungan atas pengelolaan dana itu juga harus disebutkan dan diumumkan ke publik. Untungnya berapa saja setiap tahun. Sampai sekarang ini juga publik tak tahu menahu.

“Ketiga, bila ada keuntungan, maka itu harus diberitahuan langsung ke jamaah dan harus mau bersurat.

Keempat, mulai sekarang harus dipastikan jamaah kapan berangkatnya.

Kelima, semua pengelolaan dana haji harus ada akad-nya dan jangan terkesan semaunya.” Tandasnya.

“Karena ketidakjelasan itulah, saya menginisiasi penarikan dana haji secara nasional melalui tagar #CabutDanaHaji,” Pungkasnya.

Gerakan cabut dana haji juga merupakan jawaban atas ketimpangan hukum yang terjadi sepanjang pemilu 2019 ini. Hal itu bisa dilihat dari mudahnya orang ditangkap lantaran bersikap kritis terhadap pemerintah.

“Umumnya yang ditangkap atau dilaporkan ke polisi adalah pendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Jika yang dilaporkan pendukung Prabowo, maka proses hukum dinilai cepat, sementara jika yang dilaporkan adalah pendukung 01, proses hukum dinilai lambat dan terkesan abai,” Terang dia.

Menurutnya, hukum terkesan hanya tajam ke orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, namun tumpul kepada orang-orang yang pro pemerintah.

Ahyar pun menginisiasi gerakan cabut dana haji dengan tagar #TarikDanaHaji. Menurut Ahyar, ada ketimpangan hukum yang saat ini diperlihatkan oleh pemerintah. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

7 Comments

  1. Anonim

    SSaya sudah umur 60 thn sejak tahun ini di berarti harus berangkat di tahun 2020 alias tahun depan dan harga mati harus berangkat di tahun 2020 tidak bisa bisa tidak, tapi apabila Kementrian Agama masih menunda untuk keberangkata saya yg tidak jelas lagi maka baru saya akan ambil dana haji saya berikut bunga nya karena saya takut dana haji saya di rampok Pemerintah

    Reply
  2. Anonim

    Ibu sy daftar sejak thn2012, estimasi awal yg tertera di form No Porsi estimasi keberangkattan th. 2020 ,trnyata mundur 2021,hr ini mundur lg th.2022 …*ricek prkiraan estimasi keberangkattan diwebsite kemenag*. Padahal ada tambahan quota sejumlah 20.000 org,tapi kok gak pengaruh.

    Gimana caranya tarik Dana Haji?…mohon info..TrimaKasih

    Reply
  3. Anonim

    Ibu sy daftar sejak thn2012, estimasi awal yg tertera di form No Porsi estimasi keberangkattan th. 2020 ,trnyata mundur 2021,hr ini mundur lg th.2022 …*ricek prkiraan estimasi keberangkattan diwebsite kemenag*. Padahal ada tambahan quota sejumlah 20.000 org,tapi kok gak pengaruh.

    Gimana caranya tarik Dana Haji?…mohon info..TrimaKasih

    Reply
  4. Anonim

    Kalau ada pengelolaan dana haji apa yg imbalan didapat dari penyetor?
    Setiap penhelolaan pasti ada untung ruginya,kesekuensinya apa yg didapat jika untung/rugi. Kalau bisa jangan diapa2kan dana itu,karena pengelolaan dana haji nisa merubah dari yg putih menjadi abu2/bercampurnya uang halal yg nasabah kumpulkan utk ibadah,dengan keuntungan (yg biasanya segala cara dihalalkan).

    Reply
  5. Anonim

    …dana haji masuk ke rek Dep Agama…sarang korupsi banyak di Dep Agama…
    Menteri nya sj jelas2 terlibat korupsi..tdk ada kata penyesalan…hebatnya lagi hasil korupsinya di kembalikan…proses hukum nggak jelas…adeuh2…Syaithan sj tdk pernah korupsi kecuali manusia berwujud Syaithan…

    Reply

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita