Tuesday, 15 October 2019

Kasus Ahmad Dhani dan Ancaman Penggunaan Pidana yang Sewenang-wenang

Kasus Ahmad Dhani dan Ancaman Penggunaan Pidana yang Sewenang-wenang

Ahmad Dhani.

Jakarta, Swamedium.com — ICJR mencermati bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak diterapkan secara tepat dalam kasus penghinaan yang dituduhkan kepada Ahmad Dhani. Kasus ini menambah riwayat panjang penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang memang bersumber pada pengaturan regulasi yang sangat buruk.

Kondisi ini membuka peluang kuat menjadikan penegakan hukum pidana sebagai alat pengekang kebebasan berkeskpresi. ICJR mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera merevisi UU ITE untuk mencabut pasal-pasal yang bermasalah.

Sidang kasus UU ITE yang menjerat Ahmad Dhani telah mencapai tahap pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada Selasa 11 Juni 2019, Majelis Hakim menyatakan bahwa Ahmad Dhani terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan oleh jaksa penuntut umum yakni mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (UU ITE).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa Ahmad Dhani telah mentransmisikan konten penghinaan dengan adanya penyebutan kata “idiot” sehingga membuat orang lain tersinggung. Selain itu, hakim juga meyakini bahwa ucapan “idiot” dalam vlog Ahmad Dhani sengaja ditujukan kepada ratusan orang anggota Koalisi Elemen Bela NKRI yang pada 26 Agustus 2018 lalu mengepung Hotel Majapahit tempatnya menginap.

Namun, ICJR memandang penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kasus Ahmad Dhani tersebut tidak selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut yang menekankan pentingnya penyebutan nama korban dalam pernyataan yang dituduh sebagai ungkapan penghinaan. Hal tersebut ditemukan setidaknya pada tiga putusan pengadilan tingkat pertama yang mengandung pertimbangan cukup baik untuk dijadikan pembelajaran dalam menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yakni, Putusan PN Bantul No. 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL atas nama terdakwa Ervani Emy Handayani dan Putusan PN Raba Bima No. 292/Pid.B/ 2014/PN. Rbi atas nama terdakwa Ir. Khairudin M. Ali, M.Ap., dan Putusan PN Makassar No. 1939/Pid.Sus/2016/PN.Mks atas nama terdakwa Yusniar. Dalam putusan tersebut, penyebutan nama menjadi syarat mutlak, sebab pasal pencemaran nama baik ditujukan untuk menyerang martabat seseorang.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.