Friday, 18 October 2019

Dari Gugatan Kuasa Hukum BPN, MK Bisa Diskualifikasi 01 Karena Ketidakjujuran

Dari Gugatan Kuasa Hukum BPN, MK Bisa Diskualifikasi 01 Karena Ketidakjujuran

Foto: Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) saat sidang MK / Youtube MK

Padang, Swamedium.com — Praktisi hukum Miko Kamal, SH, LL.M, Ph.D mengemukakan pendapat bahwa dari gugatan kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi yang disampaikan pada sidang Perselihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), maka MK bisa mendiskualifikasi Paslon 01 karena adanya ketidakjujuran.

“Amatan saya dari sidang pertama tadi, tiga hal yang disampaikan Pemohon yang menarik perhatian panel hakim adalah, Pertama, Cawapres yang tidak mengundurkan diri dari jabatan DPS (Dewan Pengawas Syariah) di dua bank syariah,” kata Miko, melalui keterangan tertulis yang diterima Swamedium, Jumat (14/6) malam.

Kedua, lanjut Miko, harta Capres Jokowi yang membengkak Rp 13 Miliar dalam 13 hari, dan yang ketiga, penyumbang fiktif yang memiliki NPWP yang sama.

“Basis ketiganya adalah kejujuran,” tukas Miko.

Miko, Pengajar di Universitas Bung Hatta yang juga Legal Governance Specialist itu mengatakan, jika pihak Terkait, dalam hal ini Paslon 01 tidak dapat membantahnya dengan layak, MK bisa saja membuat preseden baru, mendiskualifikasi pemenang pilpres dengan alasan ketidakjujuran.

“Sesederhana itukah? Bagi MK tidak ada yang rumit. Sebagai the guardian of constitution dan the guardian of kedaulatan rakyat, Mahkamah bisa membuat putusan beyond the law,” jelas Miko.

Miko pun merujuk pada putusan diskualifikasi dalam 4 PHPU pilkada, yang tidak ada tuntunan hukumnya, namun, MK melapirnya.

“Begitu pentingkah kejujuran? Sangat penting. Saking pentingnya, salah satu azas penyelenggaraan pemilu adalah Jujur. Dalam governance, kejujuran dibahasakan dengan Transparansi,” pungkas Miko. (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.