Selasa, 02 Maret 2021

Jleb! Kubu Prabowo Kutip Pernyataan Yusril di Sidang MK

Jleb! Kubu Prabowo Kutip Pernyataan Yusril di Sidang MK

Foto: Teuku Nasrullah membaca gugatan Prabowo-Sandi di Sidang MK

Jakarta, Swamedium.com — Tim kuasa hukum capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengutip pernyataan Ketua Tim Kuasa Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Kutipan itu dituangkan dalam berkas permohonan kubu 02 dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Banner Iklan Swamedium

Awalnya, salah satu kuasa hukum kubu 02, Teuku Nasrullah, mengatakan pendapat ahli banyak yang menguatkan agar MK tidak dibatasi keadilan prosedural undang-undang tetapi lebih menegakkan keadilan substantif konstitusi. Salah satu yang dikutip ialah pernyataan Yusril saat menjadi kuasa hukum untuk pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto–Hatta Rajasa selaku pemohon dalam PHPU pada 2014.

“Profesor Yusril menegaskan, pada hemat saya, setelah lebih satu dekade keberadaan MK, sudah saatnya pembentuk undang-undang atau malah MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya untuk melangkah ke arah yang lebih substansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan umum, khususnya dalam hal ini perselisihan pemilihan capres-cawapres,” kata Nasrullah saat membacakan berkas permohonan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.

Nasrullah menjelaskan Yusril kala itu mencontohkan Mahkamah Konstitusi Thailand yang dapat menilai apakah pemilu yang dilaksanakan itu konstitusional atau tidak, sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka. Dengan kata lain, masalah yang sengketa pemilu tidak dihadapi dengan angka perolehan suara. Pihak 02 meminta sengketa pemilu di MK turut memerhatikan persoalan legalitas pelaksanaan pemilu.

“Yakni, adakah masalah-masalah fundamental yang diatur di dalam konstitusi? Seperti asas pelaksanaan pemilu, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil telah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak, baik oleh KPU maupun oleh para peserta pemilihan umum, dalam hal ini adalah peserta pemilihan presiden dan wakil, presiden, penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Begitu juga terkait dengan prosedur pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur oleh UUD,” ujar Nasrullah meneruskan kutipan Yusril.

Dalam poin yang difokuskan dalam pernyataan Yusril itu ditekankan perlunya memeriksa dengan saksama konstitusionalitas dan legalitas pelaksanaan pemilu. Kemudian memutuskannya dengan adil dan bijaksana menjadi sangat penting dilihat dari sudut Hukum Tata Negara.

“Karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus memerintah dengan lebih dulu memperoleh legitimasi kekuasaan yang kalau dilihat dari perspektif Hukum Tata Negara legitimasi, dan konstitusional, dan legal menjadi sangat fundamental. Karena tanpa itu, siapa pun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden akan berhadapan dengan krisis legitimasi yang akan berakibat terjadinya instabilitas politik di negara ini. Ada baiknya dalam memeriksa perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini, MK melangkah ke arah itu,” lanjut Nasrullah.

Sumber: Medcom

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita