Selasa, 09 Maret 2021

KPU & 01 Persoalkan Materi Gugatan Prabowo, Hakim MK: Jangan ributkan di sidang perdana

KPU & 01 Persoalkan Materi Gugatan Prabowo, Hakim MK: Jangan ributkan di sidang perdana

Petugas Brimob melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (ANTARA)

Jakarta, Swamedium.com — Tim hukum KPU dan Tim Jokowi-Ma’ruf Amin mempertanyakan soal materi gugatan kubu tim Prabowo-Sandi di persidangan perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). MK meminta hal tersebut tak diributkan di sidang perdana.

Banner Iklan Swamedium

Hakim Konstitusi Suhartoyo menanggapi pernyataan Tim KPU dan Tim Jokowi yang mempertanyakan materi gugatan Tim Prabowo-Sandi yang dibacakan di sidang perdana. Tim Prabowo-Hatta membacakan gugatan perbaikan, namun bagi Tim KPU dan Tim Jokowi perbaikan seharusnya tak dibolehkan.

Tim KPU dan Tim Jokowi-Ma’ruf Amin menitikberatkan pernyataannya pada hukum acara MK yang harusnya tak dilanggar. Hakim Konstitusi Suhartoyo yang memberi tanggapan memulai dari hukum acara MK soal tata cara berpakaian.

Suhartoyo menyoroti adanya kuasa hukum yang tak mengenakan toga, namun mengambil tempat di ruang persidangan. Terlihat di kamera, tampak beberapa Tim Hukum 01 ada yang tidak mengenakan toga.

Suhartoyo juga menegaskan pendamping tim hukum harus didaftarkan, jika tidak, tak boleh mengambil tempat di ruang sidang. Pertimbangan Suhartoyo soal tata cara berpakaian ini adalah soal kemanan dan ketertiban serta legal standing.

Tim Jokowi, yang diwakili Yusril Ihza Mahendra, meminta MK membuat putusan soal materi gugatan pemohon yang mana yang akan diterima oleh MK. Bagi Yusril, dan juga KPU, putusan soal materi gugatan pemohon ini penting sebagai dasar memberi tanggapan.

Suhartoyo lalu menanggapi soal materi gugatan pemohon. Dia meminta hal tersebut tak diributkan di awal. Nantinya Mahkamah Konstitusi akan membuat putusan soal hal tersebut.

“Jangan paksa mahkamah hari ini untuk membuat putusan,” ujar Suhartoyo.

Dia mempersilakan argumen soal keberatan materi gugatan perbaikan dari pemohon dituangkan dalam argumen jawaban atau keberatan termohon dan pihak terkait.

“Mahkamah secara bijaksana, cermat, seksama, berdasarkan argumentasi bangunan pertimbangan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak perlu mempersoalkan yang seperti ini,” ujarnya.

Sumber: Detik

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita