Selasa, 09 Maret 2021

Sidang Gugatan Pilpres, KPU Tidak Menjalankan Rekomendasi Bawaslu di Papua

Sidang Gugatan Pilpres, KPU Tidak Menjalankan Rekomendasi Bawaslu di Papua

Foto: Bambang Widjojanto membacakan gugatan sengketa Pilpres 2019.

Jakarta, Swamedium.com — Ketua Tim Pengacara Pasangan Calon Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Bambang Widjojanto, membacakan permohonan gugatan pada sidang perdana Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019).

Banner Iklan Swamedium

Kuasa hukum paslon Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) mengungkapkan bahwa pihak Termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pelaksanaan Pilpres di Papua.

“Bahwa telah terjadi perubahan perolehan suara dari tingkat distrik ke Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, yang dibuktikan adanya 22 Rekomendasi Bawaslu Papua terkait hal tersebut,” kata BW.

Perubahan suara tersebut, menurut BW, terjadi karena adanya intervensi dari Kepala Daerah bersangkutan, agar KPU Kabupaten dan Jajarannya mengarahkan “Kasih Tutup Suara untuk 01” yang artinya suara pemilih di kabupaten tersebut harus diberikan kepada 01.

“Bahwa terdapat 22 (dua puluh dua) rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh KPU,” ungkap BW.

Ke-22 rekomendasi itu adalah sebagai berikut :

1) Kabupaten Dogiyai, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 082/K.Bawaslu￾Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 6 Mei 2019; (Bukti P-142a)
2) Kabupaten Yalimo, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 083/K.Bawaslu￾Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 6 Mei 2019; (Bukti P-142b)
3) Kabupaten Mamberamo Raya, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor
084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 7 Mei 2019; (Bukti P-142c)
4) Kabupaten Yahukimo, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor
085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 9 Mei 2019; (Bukti P-142d)
5) Kabupaten Waropen, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor
086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 9 Mei 2019; (Bukti P-142e)
6) Kabupaten Keerom, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 087/K.Bawaslu￾Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 10 Mei 2019; (Bukti P-142f)
7) Kabupaten Jayapura, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor
088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 10 Mei 2019; (Bukti P-142g)
8) Kabupaten Boven Digoel, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor
089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 11 Mei 2019; (Bukti P-142h)
9) Kabupaten Mappi, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 090/K.Bawaslu￾Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 11 Mei 2019; (Bukti P-142i)
10) Kabupaten Lanny Jaya, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor
091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 11 Mei 2019; (Bukti P-142j)
11) Kabupaten Nabire, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 092/K.Bawaslu￾Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 12 Mei 2019; (Bukti P-142k)
12) Kabupaten Panai, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 093/K.Bawaslu￾Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 12 Mei 2019; (Bukti P-142l)
13) Kabupaten Mimika, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 094/K.Bawaslu￾Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 12 Mei 2019; (Bukti P-142m)
14) Kabupaten Yahukimo, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor
095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 13 Mei 2019; (Bukti P-142n)
15) Kabupaten Puncak Jaya, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor
096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 13 Mei 2019; (Bukti P-142o)
16) Kabupaten Tolikara, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 097/K.Bawaslu￾Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 14 Mei 2019; (Bukti P-142p)

(*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita