Monday, 21 October 2019

Pertarungan Moral di Mahkamah Konstitusi

Pertarungan Moral di Mahkamah Konstitusi

Petugas Brimob melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (ANTARA)

Jakarta, Swamedium.com — Prof. Refly Harun, pakar hukum Tata Negara memberikan pendapat dan argumennya dari sisi akademis dan hukum. Topik yang dibahas adalah keberadaan Kyai Ma’ruf Amin (KMA) yang ternyata hingga Pilpres usai masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di 2 bank syariah yang keduanya adalah anak usaha bank BUMN, yaitu BNI dan Bank Mandiri.
 
Pak Wahyu dari KPU mengaku KPU sudah tahu tentang keberadaan KMA di kedua bank tersebut dan berpendapat tidak ada masalah, tak ada persyaratan yang dilanggar, sebab menurut KPU, KMA adalah BUKAN pegawai BUMN dan BUKAN pula pejabat. Nah lho, bukan karyawan dan bukan pula pejabat, jadi apa dong nama “makhluk”nya? Kan tetap harus ada status. Kubu BPN 02 berpendapat KMA adalah PEJABAT BUMN menilik saham dari kedua bank syariah tersebut mayoritas adalah milik BUMN. Kalau karyawan memang bukan, namun posisi KMA adalah pejabat setara dengan Dewan Komisaris.

Kebetulan di kedua bank syariah itu tidak ada nomenclature “Dewan Komisaris”, yang ada “Dewan Pengawas Syariah”. Jadi kurang lebih tupoksinya sama dengan Komisaris pada perusahaan/bank BUMN. Refly Harun memberikan pendapatnya : kalau pejabat SUDAH PASTI PEJABAT, sebab siapapun yang menerima gaji dari suatu perusahaan maka dia adalah pejabat di perusahaan tersebut. Dan KMA menerima gaji untuk posisinya di Dewan Pengawas Syariah. Nah lho, mingkem lah KPU. Kalau KMA bukan karyawan bukan pula pejabat, mau disebut apa? Masa iya disebut “relawan” sedangkan beliau menerima gaji rutin atas posisinya tersebut.

Refly juga berpesan, MK hendaknya berhati-hati sekali dalam menetapkan kasus ini, sebab jika diputuskan bahwa KMA BUKAN pejabat BUMN, artinya anak perusahaan BUMN dianggap BUKAN BUMN, maka otomatis itu akan berlaku pada semua orang yang menjadi karyawan dan pejabat (Direksi, Komisaris) di anak usaha BUMN. Konsekwensinya maka mereka boleh berpolitik (karena statusnya dianggap “SWASTA”), boleh mencalonkan diri dalam jabatan-jabatan politik tanpa harus mengajukan cuti apalagi mengundurkan diri. Dampak lainnya adalah : Kementrian BUMN tidak punya kewenangan lagi ikut campur urusan anak usaha BUMN. Dan yang lebih “mengerikan” lagi : jika diputuskan anak usaha BUMN BUKANLAH BUMN, maka anak usaha BUMN itu tidak lagi menjadi obyek BPK, BPKP, dan KPK. Artinya jika ada kasus penyalahgunaan keuangan perusahaan yang merugikan keuangan negara/keuangan BUMN induknya, maka KPK tidak berwenang masuk. Nah lho! Ini kabar baik bagi yang berniat tidak baik terhadap anak usaha BUMN. Maka, sekali lagi MK harus ekstra hati-hati dan memikirkan segala dampak ikutannya terhadap seluruh anak usaha BUMN dan para karyawan serta pejabatnya.
 
Sampai disini, seharusnya jika MK berpikir untuk kepentingan negara, maka gugatan tim hukum paslon Prabowo – Sandi seharusnya diterima dan paslon Jokowi – Ma’ruf Amin layak untuk didiskualifikasi. KPU jangan hanya berpikir untuk menyelamatkan pihaknya saja yang telah teledor meloloskan KMA yang saat itu tidak mengundurkan diri.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.