Kamis, 13 Mei 2021

Pertarungan Moral di Mahkamah Konstitusi

Pertarungan Moral di Mahkamah Konstitusi

Petugas Brimob melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (ANTARA)

Jakarta, Swamedium.com — Prof. Refly Harun, pakar hukum Tata Negara memberikan pendapat dan argumennya dari sisi akademis dan hukum. Topik yang dibahas adalah keberadaan Kyai Ma’ruf Amin (KMA) yang ternyata hingga Pilpres usai masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di 2 bank syariah yang keduanya adalah anak usaha bank BUMN, yaitu BNI dan Bank Mandiri.
 
Pak Wahyu dari KPU mengaku KPU sudah tahu tentang keberadaan KMA di kedua bank tersebut dan berpendapat tidak ada masalah, tak ada persyaratan yang dilanggar, sebab menurut KPU, KMA adalah BUKAN pegawai BUMN dan BUKAN pula pejabat. Nah lho, bukan karyawan dan bukan pula pejabat, jadi apa dong nama “makhluk”nya? Kan tetap harus ada status. Kubu BPN 02 berpendapat KMA adalah PEJABAT BUMN menilik saham dari kedua bank syariah tersebut mayoritas adalah milik BUMN. Kalau karyawan memang bukan, namun posisi KMA adalah pejabat setara dengan Dewan Komisaris.

Banner Iklan Swamedium

Kebetulan di kedua bank syariah itu tidak ada nomenclature “Dewan Komisaris”, yang ada “Dewan Pengawas Syariah”. Jadi kurang lebih tupoksinya sama dengan Komisaris pada perusahaan/bank BUMN. Refly Harun memberikan pendapatnya : kalau pejabat SUDAH PASTI PEJABAT, sebab siapapun yang menerima gaji dari suatu perusahaan maka dia adalah pejabat di perusahaan tersebut. Dan KMA menerima gaji untuk posisinya di Dewan Pengawas Syariah. Nah lho, mingkem lah KPU. Kalau KMA bukan karyawan bukan pula pejabat, mau disebut apa? Masa iya disebut “relawan” sedangkan beliau menerima gaji rutin atas posisinya tersebut.

Refly juga berpesan, MK hendaknya berhati-hati sekali dalam menetapkan kasus ini, sebab jika diputuskan bahwa KMA BUKAN pejabat BUMN, artinya anak perusahaan BUMN dianggap BUKAN BUMN, maka otomatis itu akan berlaku pada semua orang yang menjadi karyawan dan pejabat (Direksi, Komisaris) di anak usaha BUMN. Konsekwensinya maka mereka boleh berpolitik (karena statusnya dianggap “SWASTA”), boleh mencalonkan diri dalam jabatan-jabatan politik tanpa harus mengajukan cuti apalagi mengundurkan diri. Dampak lainnya adalah : Kementrian BUMN tidak punya kewenangan lagi ikut campur urusan anak usaha BUMN. Dan yang lebih “mengerikan” lagi : jika diputuskan anak usaha BUMN BUKANLAH BUMN, maka anak usaha BUMN itu tidak lagi menjadi obyek BPK, BPKP, dan KPK. Artinya jika ada kasus penyalahgunaan keuangan perusahaan yang merugikan keuangan negara/keuangan BUMN induknya, maka KPK tidak berwenang masuk. Nah lho! Ini kabar baik bagi yang berniat tidak baik terhadap anak usaha BUMN. Maka, sekali lagi MK harus ekstra hati-hati dan memikirkan segala dampak ikutannya terhadap seluruh anak usaha BUMN dan para karyawan serta pejabatnya.
 
Sampai disini, seharusnya jika MK berpikir untuk kepentingan negara, maka gugatan tim hukum paslon Prabowo – Sandi seharusnya diterima dan paslon Jokowi – Ma’ruf Amin layak untuk didiskualifikasi. KPU jangan hanya berpikir untuk menyelamatkan pihaknya saja yang telah teledor meloloskan KMA yang saat itu tidak mengundurkan diri.

Taufik Basari sempat menuduh BPN 02 hanya mencari-cari kesalahan saja, kenapa tidak digugat sejak awal saja. Sebab jika sejak awal digugat, maka sengketa ini hanyalah masalah sengketa administrasi yang menjadi ranahnya Bawaslu. Rupanya kubu TKN 01 lebih percaya diri jika harus berhadapan dengan Bawaslu.

Namun untuk soal ini pun Refly Harun memberikan jawaban yang masuk akal : diketahuinya KMA masih aktif menjabat di kedua bank BUMN Syariah tersebut oleh paslon 02 baru setelah Pilpres berakhir, sedangkan pengaduan ke Bawaslu ada masa kadaluarsanya, yaitu sekian hari dari tanggal kejadian. Nah, jika baru diketahui setelah lewat, maka sudah tidak mungkin lagi dibawa ke Bawaslu. Oleh karena itu tim hukum BPN 02 membawanya ke MK sekaligus untuk mengujinya disana.
 
Bersamaan dengan diketahuinya posisi KMA yang masih aktif di kedua bank syariah tersebut, belakangan ini viral pula di medsos dan brup-grup chating, rincian posisi jabatan KMA di 9 lembaga/perusahaan. Walaupun yang layak dipersoalkan hanya posisinya di Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah saja, namun informasi ini membuka mata publik : betapa berkebalikannya paslon 01 dengan 02.

Paslon 01 capres nya tidak mau cuti, Bawaslu membelanya dengan mengatakan capres petahana cuti hanya hitungan jam saja, yaitu ketika naik ke panggung kampanye. Baguslah, dengan demikian maka seluruh biaya perjalanan ke berbagai daerah lokasi kampanye, fasilitasnya, akomodasinya, semua tetap melekat sebagai presiden aktif.

Ternyata, cawapresnya pun tidak cuti atau mundur dari berbagai jabatan. Bandingkan dengan Sandiaga Uno, yang langsung mengundurkan diri dari jabatan Wagub DKI sebelum dirinya mendaftar ke KPU sebagai cawapres mendampingi Prabowo. Ya, Sandi memilih MUNDUR, TIDAK SEKEDAR CUTI. Artinya Sandi rela bertaruh dia tidak akan bisa kembali duduk di jabatan tersebut jika kontestasi Pilpres tak dimenangkan 02. Inilah PERTARUHAN MORAL yang ditonton dan dinilai oleh seluruh rakyat Indonesia.

Ternyata, orang yang “sudah selesai” dengan hidupnya bukanlah orang yang sudah berumur dan sudah selesai menikahkan semua anaknya. Sandi punya 3 anak, yang 2 anak perempuan keduanya masih kuliah, yang bungsu bahkan baru masuk SD, anak lelaki satu-satunya. Tapi Sandi telah menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia : dia tidak “kemaruk” jabatan. Dia rela melepas satu jabatan sebelum dia running untuk kontestasi pada jabatan yang lain. Ini pelajaran paling berharga, sebab baru kali ini terjadi seorang CAWAPRES BERANI MUNDUR DARI JABATAN YANG SUDAH DIRAIHNYA. (*)

*Penulis: Iramawati Oemar

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita