Kamis, 09 Juli 2020

Kisah Pencuri Kambing dan Sidang Mahkamah Konstitusi

Kisah Pencuri Kambing dan Sidang Mahkamah Konstitusi

Saat menjadi saksi ahli yang menangani sengketa pasangan Jokowi-JK melawan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2014, Yusril mendorong MK untuk melakukan terobosan hukum.

“MK dalam menjalankan kewenangannya sudah harus melangkah ke arah yang lebih substansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan umum, khususnya dalam hal ini perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden,” ujar Yusril seperti dikutip Teuku Nasrullah anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi.

Yusril mencontohkan, Mahkamah Konstitusi Thailand yang dapat menilai apakah pemilu yang dilaksanakan itu konstitusional atau tidak, sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka.

Menurut Yusril, masalah substansial dalam pemilu itu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Dengan demikian, MK harus memeriksa apakah asas pelaksanaan pemilu, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil, telah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak, baik oleh KPU maupun oleh para peserta pemilihan umum, penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu.

Begitu juga terkait dengan prosedur pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar. “Ada baiknya dalam memeriksa perkara PHPU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini, Mahkamah Konstitusi melangkah ke arah itu,” ujar Nasrullah saat membacakan pendapat Yusril.

Kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Nasrullah pada sidang perdana sengketa Pilpres 2019 itu membuat Yusril dalam posisi dilematis.

Dia tidak mungkin membantah argumennya sendiri untuk mematahkan pokok permohonan dari tim kuasa hukum Prabowo-Sandi. Karena itu para pakar hukum tata negara yang berperan sebagai buzzer sangat diperlukan. Dia tinggal terima bersih.

Bukan hanya Yusril yang menghadapi dilema. Anggota majelis hakim Saldi Isra juga punya problem serupa. Ketika masih menjadi guru besar di Universitas Andalas Saldi pernah menyatakan, “jika ada pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan massif (TSM), maka batasan yang dibuat UU terkait minimal selisih suara yang dapat digugat ke MK dapat diterobos.”

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.