Friday, 19 July 2019

Setop Reklamasi, Anies Akan Terus Diburu

Setop Reklamasi, Anies Akan Terus Diburu

Foto: Tony Rosyid. (dok. pribadi)

Jakarta, Swamedium.com — Setiap daerah ada mafianya. Ini seolah sudah jadi hukum sosial. Karena terjadi di semua tempat dan di setiap waktu. Mafia ini biasanya melibatkan tiga pihak: pengusaha, birokrat dan legislator.

Kalau mafia jabatan, itu kecil. Uang recehan. Lihat kasus Romahurmuziy, paling 300 juta-an. Juga uang yang disita di laci Menag. Uang kecil. Cuma melibatkan “kementerian Agama” jadi heboh.

Sebesar-besarnya uang suap jabatan, tetap itu recehan. Tak ada apa-apanya dibanding mafia proyek. Baik proyek yang melibatkan APBN/APBD atau proyek swasta. Tapi korupsi, meski kecil, tetaplah korupsi. Harus ditindak.

Jakarta misalnya, APBD-nya di atas 70 triliun. Perputaran uang di Jakarta sekitar 60 persen dari yang ada di seluruh Indonesia. Siapa yang tak ngiler? Prof. Dr. Komarudin Hidayat sampai bilang: jangan jadi ayam yang mati di lumbung padi. Jakarta ini lumbung padi.

Di Jakarta ada reklamasi. Ini proyek raksasa. Bukan puluhan milyar lagi, tapi ratusan triliunan. Pasti melibatkan para raksasa. Mulai dari perencanaan hingga pembangunan. Fee-nya gede. Gede banget.

17 pulau akan dibuat. Baru empat pulau (tepatnya kawasan pantai) yang dibuat. Masih 13 pulau lagi. Tapi Anies stop. 13 pulau tak bisa lagi dibuat. Empat pulau yang 100 persen dikuasai pengembang? Anies segel. Anies hadir dan pimpin penyegelan itu. Ini nekat namanya. Gubernur baru yang cari perkara.

Seorang menteri marah-marah. Meskipun akhirnya kendor juga setelah tahu itu salah. Sejumlah pejabat yang di pundaknya ada beberapa gambar bintang duduk bersama. Bagaimana menghadapi gubernur baru ini. Pengusaha coba nego, tapi ditolak. Pintu belakang ditutup.

Bagaimana nasib empat pulau reklamasi yang di atasnya sudah ada sekitar 1000 bangunan rumah? Pertama, apakah pulau reklamasi dikeruk kembali dan akan dijadikan laut lagi? Berapa butuh biaya? Dan anggarannya dari mana? Kalau opsi ini yang dipilih, selain akan keluar biaya besar, juga akan membuat kapok para pengusaha untuk bekerjasama dengan pemerintah. Sebab, tak ada kepastian hukum.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)