Wednesday, 18 September 2019

MK Harus Menjadikan Prinsip Kejujuran sebagai Acuan Putusan

MK Harus Menjadikan Prinsip Kejujuran sebagai Acuan Putusan

Foto: Miko Kamal, SH, LL.M., PhD, Legal Governance Specialist, Dosen Univ. Bung Hatta Padang, dan Dewan Nasional KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia).

Padang, Swamedium.com — Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) akan membacakan putusan sengketa perselisihan hasil pemilhan umum (PHPU) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019. Maju sehari dari rencana sebelumnya.

Berikut adalah pendapat hukum saya, dari sudut legal governance:

1. Mahkamah harus tetap konsisten dalam memosisikan diri sebagai the guardian of the constitution (GC) dan khusus dalam penyelesaian perkara sengketa PHPU, Mahkamah adalah the guardian of kedaulatan rakyat (GKR). Pendapat ahli yang menyatakan bahwa wewenang Mahkamah hanyalah terbatas dalam menghitung surat suara, merupakan pendapat yang sangat merendahkan harkat dan martabat Mahkamah sebagai sebagai salah satu lembaga negara terhormat;

2. Tujuan akhir (the ultimate goal) dari tata kelola pemerintahan (governance) adalah memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (lihat Paragraf ke 4 UUD 1945). Sebab itu, Mahkamah bertanggung jawab memastikan rangkaian proses pemilihan pemimpin yang akan menjalankan mesin governance itu berjalan secara jujur dan adil dan/atau tanpa kecurangan;

3. Dalam perannya sebagai GKR, para hakim Mahkamah tentu sangat paham bahwa mereka bertanggung jawab mendalami setiap kecurangan yang dimajukan oleh pihak yang merasa dicurangi. Pasalnya, kecurangan sesungguhnya adalah pengkhianatan atas kedaulatan rakyat. Tidak hanya khianat terhadap lawan politiknya;

4. Mahkamah tentu juga sangat paham bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) hanya akan mewujud bila pihak yang akan menjalankan pemerintahan itu terpilih melalui proses yang jujur atau tidak melakukan kecurangan. Sebaliknya, input yang berasal dari proses yang buruk akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula (garbage in, garbage out);

5. Dari pantauan saya di media massa terkait jalannya persidangan yang digelar Mahkamah secara terbuka (disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi), dapat disimpulkan beberapa dugaan kecurangan dan/atau ketidakjujuran pelaksanaan Pemilu memang benar terjadi. Soal ketidakjujuran mesti menjadi perhatian khusus Mahkamah dalam memutus perkara.

Pages: 1 2 3

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)