Friday, 19 July 2019

Halalbihalal dan Tahlil Akbar 266 Dimulai Jam 9 Pagi

Halalbihalal dan Tahlil Akbar 266 Dimulai Jam 9 Pagi

Foto: Suasana aksi di sekitar MK hari ini, Selasa (25/6/2019)

Jakarta, Swamedium.com — Sejumlah ormas yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan atau Gerak akan menggelar ‘Tahlil Akbar 266’ di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Aksi yang bertajuk Halalbihalal dan Tahlil Akbar 266 itu rencananya akan digelar sejak pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Sekretaris PA 212, Ustadz Bernard Abdul Jabbar mengatakan sejumlah ormas yang tergabung dalam aksi tersebut yakni Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan PA 212.

Ustadz Bernard menjelaskan serangkaian acara tersebut yakni tahlilan dan doa untuk para syuhada yang tewas dalam aksi kerusuhan 21-22 Mei.

Selain itu, acara tersebut juga untuk mendukung agar majelis hakim Mahkamah Konstitusi supaya memberikan putusan yang seadil-adilnya terkait sidang gugatan sengketa Pilpres 2019.

“Agenda tahlil mendoakan para syuhada dan memberikan support kepada hakim MK untuk ketika melakukan keputusan maka mereka lakukan dengan adil jujur sesuai profesi yang mereka anut, menjunjung tinggi keadilan. Itu yang kita support kepada hakim MK agar enggak terintervensi siapapun juga,” kata Ustadz Bernard saat dihubungi, Selasa (25/6/2019).

Ustadz Bernard mengatakan dalam acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh sejumlah ulama dan habib. Selain melakukan tahlil dan berdoa mereka juga direncanakan akan memberikan orasinya.

“Seluruh ketua ormas, tokoh-tokoh ulama, para habib-habib Insyaallah mereka akan hadir,” ujarnya.

Terkait perizinan, Ustadz Bernard mengaku pihaknya telah memberikan surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian.

Sekian itu, dia juga memastikan bahwasanya aksi tersebut merupakan aksi damai untuk mendoakan para syuhada dan mendukung MK.

“Sudah beberapa hari yang lalu kita kirimkan surat, bukan surat izin tapi surat pemberitahuan. Kan memang yang namanya ada kegiatan kita beritahukan. Enggak boleh kemudian dilarang larang, ini hak setiap warga negara untuk mengajukan pendapat di muka umum kan ini dilindungi undang-undang,” ucapnya.

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)