Jumat, 25 September 2020

Rakyatlah Oposisi Sesungguhnya

Rakyatlah Oposisi Sesungguhnya

Jakarta, Swamedium.com — Seluruh rangkaian pilpres 2019 usai sudah dengan ketukan palu hakim Ketua Mahkamah Konstitusi. 9 orang “pendekar hukum” yang seharusnya menjadi the guardian of constitution, telah memilih untuk mengkerdilkan fungsinya dengan menyatakan tak berwenang mengadili sejumlah pelanggaran dan kecurangan Pilpres. Kompak, tanpa ada selisih pendapat, mereka menafikan semua bukti kecurangan yang jelas terpampang di depan mata. 5 hari sidang (tanggal 14, 18, 19, 20 dan 21 Juni 2019)  hanyalah pelengkap sempurnanya sandiwara, ibarat lirik lagu.

Sebab puluhan kontainer alat bukti, yang biaya fotokopinya saja milyaran rupiah, sama sekali tak disentuh.
Puluhan foto dan video yang membuktikan adanya kecurangan, ditolak mentah-mentah dengan alasan semua yang bersumber dari media sosial tak bisa dijadikan alat bukti hukum. Padahal, akun media sosial pun ada pemiliknya, ada yang mengunggah. Keaslian dan otentisitas foto dan video bisa dengan mudah diperiksa secara digital forensik, sudah banyak pakar telematika di Indonesia yang bisa melakukannya.

Rakyatpun terluka. Perasaan diabaikan, dinafikan, tak dianggap, menyimpan bara yang tak mudah padam. Luka yang sebenarnya sejak hampir 5 tahun ini terus menerus ditorehkan oleh penguasa, kini makin dalam dan menganga.

Bukankah mereka juga yang berpartisipasi membuka berbagai kecurangan selama ini?! Bukankah nettizen yang bawel tak kenal lelah sejak sebelum Pilpres, menelusuri data fiktif dari DPT?! Ada banyak data orang sudah lama meninggal yang tetap dicatat jadi pemilih aktif dalam DPT, dan nettizen tahu betul itu.

Ada ribuan keanehan angka-angka dan penjumlahan yang salah di website Situng KPU, dan publiklah yang menelanjangi serta memviralkan semua itu.

Berbagai video yang dikirim masyarakat ke media sosial dan diteruskan kepada tim hukum BPN 02, sesungguhnya adalah apa yang mereka alami, mereka lihat. Hanya saja tak mungkin menghadirkan mereka semua ke ruang sidang karena jumlah saksi dibatasi. Dan, dengan alasan pemohon tak melihat sendiri, tak mengalami sendiri, maka semua video itu dianggap TIDAK ADA ARTINYA, TIDAK MENJADI BUKTI KECURANGAN.

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.