Sabtu, 23 Januari 2021

Ditolak Keterlibatan Unicorn dalam Bisnis Umroh dan Haji di Indonesia

Ditolak Keterlibatan Unicorn dalam Bisnis Umroh dan Haji di Indonesia

Foto: Jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. (ilustrasi/ist)

Jakarta, Swamedium.com — DPP Syarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI) menolak untuk menerima keterlibatan dua unicorn di Indonesia, Traveloka dan Tokopedia dalam bagian apapun pada bisnis penyelenggaraan ibadah umroh.

Banner Iklan Swamedium

Dengan terlaksanannya “Indonesia-Arab Saudi Teken MoU Ekonomi Digital”
pada 5 Juli 2019 tentang Memorandum of Understanding (MOU) antara Menteri
Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) R.I. Rudiantara, dengan Menteri
Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi, Abdullah Alshawa.

“Maka dengan ini SAPUHI sepakat menolak menolak untuk menerima 2 Unicorn
sebagai bagian dalam penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji di Indonesia,” kata Drs. H. Syam Resfiadi, Ketua Umum SAPUHI, di Jakarta, Rabu (17/7).

Adapun beberapa alasan penolakan sebagai berikut:

– Peluang Kapitalisasi Bisnis Umroh : Traveloka dan Tokopedia bisa
diindikasikan akan melakukan Kapitalisasi Bisnis Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan akan merugikan Jama’ah Indonesia di kemudian hari dengan
pola kapitalisasi yang ada.

– Umroh adalah Bisnis Menggiurkan : Jama’ah Umroh adalah Captive
Market yang besar dan pasti dilirik oleh banyak pihak, dari sekitar 1 juta
Jama’ah yang berangkat Umroh setiap tahun nya, atau setara perputaran
Dana sekitar 20 Triliun setiap tahun nya jika dihitung prorate per jama’ah 20 juta rupiah.

“Maka tentu ini menjadi bisnis yang diincar oleh banyak pihak,
dan tentunya bisnis perjalanan Umroh merupakan bisnis yang diatur secara
ketat oleh Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” ujar Syam.

– Menjadi Ancaman untuk Travel dan Agen Perjalanan Wisata :
Dari Perputaran Bisnis Umroh tersebut, tentu perputaran nya sudah membantu
menghidupi sekitar 1016 Perusahaan yang sudah mempunyai izin Umroh yang ada di Indonesia, jika kita hitung setiap perusahaan memiliki 10 Karyawan, dan atau 100 agen maka bisa dipastikan ratusan ribu orang karyawan Perusahaan terancam terdisrupsi jika bisnis Umroh dibuka terhadap Traveloka dan Tokopedia. “Tentu Pemerintah harus bisa melindungi dan mendukung Travel-travel PPIU yang sudah berhasil mendapatkan izin dengan skema Persyaratan perizinan dan Prosedur Controling yang ketat
yang diatur oleh Kemenag RI,” tukas Syam.

“Yang seharusnya digandeng Pemerintah adalah 1016 PPIU dan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Umroh dan Haji. Sebagai pelaksana yang sudah berpengalaman, dan juga sebagai pelaku yang selalu mengembangkan ide dan Inovasi dalam pelayanan Pelaksanaan ibadah Umroh, maka Pemerintah seharusnya menggandeng Asosiasi-asosiasi Penyelenggara Ibadah Umroh yang membawahi 1016 PPIU se-Indonesia,” kata Syam.

Selama ini, lanjutnya, perjalanan bisnis Umroh senantiasa terus dikembangkan dan dimutakhirkan sesuai perkembangan teknologi dan Informasi.

“Misalnya, SAPUHI sudah mempunyai System yang sudah dipakai oleh anggota nya, untuk transaksi B To B, serta B To C, atau misalnya Amphuri yang sudah mempunyai AISYAH nya,” ujar Syam.

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa travel umroh adalah satu-satunya bisnis yang diatur hanya boleh dimiliki dan dikelola oleh WNI beragama Islam sebagaimana diatur Pada pasal 89 UU No. 8 Tahun 2019 di mana “Untuk
mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi
persyaratan: dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, Unicorn-unicorn dimiliki oleh banyak
orang yang notabene bukan WNI dan juga bukan beragama Islam, Pasal ini
dengan tegas mengatur bahwa penyelenggaraan Umroh wajib dimiliki dan dikelola oleh WNI beragama Islam,” ungkap Syam.

“Ini adalah bentuk perlindungan negara
terhadap hak beribadah umat Islam untuk dipastikan pelayanan nya dikelola
dan dimiliki oleh WNI beragama islam.
Umroh dari Umat Islam, Oleh Umat Islam dan Untuk Umat Islam,” pungkasnya. (*/ls).

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita