Monday, 14 October 2019

Ditolak Keterlibatan Unicorn dalam Bisnis Umroh dan Haji di Indonesia

Ditolak Keterlibatan Unicorn dalam Bisnis Umroh dan Haji di Indonesia

Foto: Jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. (ilustrasi/ist)

“Yang seharusnya digandeng Pemerintah adalah 1016 PPIU dan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Umroh dan Haji. Sebagai pelaksana yang sudah berpengalaman, dan juga sebagai pelaku yang selalu mengembangkan ide dan Inovasi dalam pelayanan Pelaksanaan ibadah Umroh, maka Pemerintah seharusnya menggandeng Asosiasi-asosiasi Penyelenggara Ibadah Umroh yang membawahi 1016 PPIU se-Indonesia,” kata Syam.

Selama ini, lanjutnya, perjalanan bisnis Umroh senantiasa terus dikembangkan dan dimutakhirkan sesuai perkembangan teknologi dan Informasi.

“Misalnya, SAPUHI sudah mempunyai System yang sudah dipakai oleh anggota nya, untuk transaksi B To B, serta B To C, atau misalnya Amphuri yang sudah mempunyai AISYAH nya,” ujar Syam.

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa travel umroh adalah satu-satunya bisnis yang diatur hanya boleh dimiliki dan dikelola oleh WNI beragama Islam sebagaimana diatur Pada pasal 89 UU No. 8 Tahun 2019 di mana “Untuk
mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi
persyaratan: dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, Unicorn-unicorn dimiliki oleh banyak
orang yang notabene bukan WNI dan juga bukan beragama Islam, Pasal ini
dengan tegas mengatur bahwa penyelenggaraan Umroh wajib dimiliki dan dikelola oleh WNI beragama Islam,” ungkap Syam.

“Ini adalah bentuk perlindungan negara
terhadap hak beribadah umat Islam untuk dipastikan pelayanan nya dikelola
dan dimiliki oleh WNI beragama islam.
Umroh dari Umat Islam, Oleh Umat Islam dan Untuk Umat Islam,” pungkasnya. (*/ls).

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.