Thursday, 22 August 2019

KPK Heran Izin Lahan di Kaltim Lebih Luas dari Daratan

KPK Heran Izin Lahan di Kaltim Lebih Luas dari Daratan

Foto: "Masak jumlah luas izin seluruh Kalimantan Timur melebihi luas daratannya. Negara apa ini?," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode Syarif. (ist)

Data dari Jatam mengatakan, luas izin lahan di Kaltim mencapai 13,83 juta hektare, sementara luas daratannya hanya mencapai 12,7 juta hektare.

Jakarta, Swamedium.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M Syarif mengaku ada permasalahan dalam pemberian izin lahan di Indonesia. Di sisi lain, Laode mengatakan, pengusaha juga tidak memiliki komitmen untuk tanggung jawab dalam pemanfaatan lahan.

Laode mencontohkan, ada dua daerah di Indonesia yang luas izinnya lebih dari luas daratan, yakni Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sulawesi Tenggara (Sulteng).

“Masak jumlah luas izin seluruh Kalimantan Timur melebihi luas daratannya. Negara apa ini?” kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).

“Jumlah luas kawasan izin melebih luas daratan Sulteng. Tidak ada negara seperti ini.”

Berdasarkan data dari Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), luas izin lahan di Kalimantan Timur mencapai 13,83 juta hektare. Padahal, luas daratan Kaltim hanya mencapai 12,7 juta hektare. Dengan rincian, lahan untuk pemanfaatan kehutanan mencapai 5,619 juta hektare. Di sektor pertambangan ada 5,137 juta hektare. Sedangkan izin perkebunan mencapai 4,255 juta.

Masalah tersebut terjadi karena ada penumpukan izin, seperti satu daerah bisa punya dua izin lahan. Menurut Laode, sektor sumber daya alam memang sering menjadi “permainan nakal” pengusaha.

Oleh sebab itu, KPK menaruh perhatian lebih di sektor SDA, apalagi kerugian negara yang timbul tidak sebanding dengan keuntungan pengusaha.

“Karena dia paling banyak korupsi, karena di setiap banyak uang itu di situ ada potensi korupsi,” tegasnya.

Laode juga menyayangkan bahwa seluruh masalah izin lahan itu bermuara ke KPK. Menurutnya, hal itu harus selesai pada masalah regulasi dan reformasi birokrasi. “Dan kenapa juga KPK yang harus menangani, KPK tidak pernah memberikan izin,” ucapnya lagi.

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)