Thursday, 21 November 2019

Catatan Hukum: Kriminalisasi Sistemik terhadap Ustaz Abdul Somad

Catatan Hukum: Kriminalisasi Sistemik terhadap Ustaz Abdul Somad

Yang patut didalami adalah motif laporan yang dalihnya disebut untuk menjaga bangsa. Sebab, ceramah UAS adalah konsumsi privat, untuk kalangan umat Islam. Jika ceramah itu sampai keluar, seharusnya orang yang mengedarkan yang dipersoalkan bukan UAS.

Target kasus juga spesifik, menarget UAS dengan pasal 156a KUHP. Pasal ini adalah pasal yang dulu pernah membuat Ahok divonis sebagai penista agama.

Padahal, jika melihat konstruksi laporan yang mempersoalkan konten video UAS berarti ini bertalian erat dengan konstruksi pidana ITE. Sebab, beredarnya video UAS yang kemudian dapat disaksikan Para Pelapor jelas menggunakan sarana ITE. Tidak mungkin pelapor adalah orang yang menyimak langsung ceramah UAS sebab ceramah UAS hanya untuk kalangan terbatas, untuk internal umat Islam.

Karena itu, kenapa pasalnya di Kerucutkan hanya ke pasal 156a KUHP dan hanya mentarget UAS ? Bukankah, jika mau konsisten seharusnya pelapor juga menggunakan pasal menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Target Politik

Penulis berkeyakinan ada motif politik dibalik dilaporkannya UAS. Proses pelaporan bukanlah murni penegakan hukum an sich, tetapi ada target politik yang hendak diraih melalui sarana mengkriminalisasi UAS.

Target-target politik itu dapat kita baca dari beberapa aspek :

Pertama, laporan ini bisa diartikan langkah lanjutan terhadap UAS yang beberapa saat lalu dipersoalkan atas kapasitasnya sebagai ASN yang dianggap mendukung capres tertentu. Nampaknya, sanksi administratif dari pihak kepegawaian tidak cukup memuaskan rezim sehingga perlu memberi ‘pelajaran’ terhadap UAS melalui laporan ini.

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.