Friday, 20 September 2019

Ini Tiga Alasan Dasar Tolak Revisi UU KPK

Ini Tiga Alasan Dasar Tolak Revisi UU KPK

Baliho raksasa di Gedung KPK

Jakarta, Swamedium.com – DPR RI saat ini tengah mengajukan Revisi terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi ini pun menuai pro dan kontra, menurut pengamat hukum C Suhadi, ada tiga alasan mendasar masyarakat harus menolak revisi tersebut.

Antara lain jika akhirnya revisi dilakukan untuk mengubah tidak adanya kebijakan SP3 menjadi ada, mengatur ulang kewenangan penyadapan, dan batasan nilai kasus korupsi yang ditangani KPK harus di atas Rp 1 miliar.

Ia menilai, kekhususan KPK yang tak bisa melakukan SP3 terhadap suatu kasus dugaan korupsi, karena adanya bukti kuat.

“Sebelum suatu perkara itu ditentukan status tersangkanya, KPK terlebih dahulu melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Jadi tidak gegabah langsung mentersangkakan seseorang, kecuali tertangkap tangan,” ujar Suhadi dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9).

Penyelidikan yang dilakukan KPK, kata dia dalam rangka mengkaji secara mendalam benar tidaknya suatu perkara yang akan disidik, memiliki unsur tindak pidana. Kalau tidak ada, KPK tak melanjutkan perkara. Mekanisme ini dianggap berbeda dengan lembaga penegak hukum lain yang harus menerima laporan dari masyarakat.

“Artinya dengan telah ditetapkan sebagai tersangka, maka unsur pidananya sudah terpenuhi. Nah kalau masih ada SP3 menurut saya itu dagelan DPR, atau mungkin DPR tidak mengerti hukum acara yang sudah diatur sedemikian rupa di sistem kerja KPK. Mereka ini punya rambu-rambu apakah itu di penyelidikan maupun di penyidikan. Kalau ada SP3 miris,” tutur Suhadi.

Mengenai penyadapan, Suhadi memandang hal itu tak perlu diatur lebih jauh. Apalagi sampai membatasi aktivitas penyadapan penyidik KPK, dengan menyerahkan kewenangan itu kepada lembaga lain, atau berdasarkan keputusan institusi di luar KPK.

Pages: 1 2 3

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)