Friday, 13 December 2019

Surat Terbuka Gus Najih Maimoen Soal RUU P-KS

Surat Terbuka Gus Najih Maimoen Soal RUU P-KS

Gus Najih Maemoen Zubair (Ahad.co.id)

Sarang, Swamedium.com — Putra almarhum pengasuh Pondok Pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah, KH. Maimoen Zubair, H. Najih Maimoen (Gus Najih) menulis surat terbuka soal sikapnya terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Dalam suratnya, Gus Najih dengan tegas menolak RUU tersebut, sebab RUU tersebut dinilai bermuatan ideologi liberalisme moral.

SURAT TERBUKA H.M. NAJIH MAIMOEN TENTANG PENOLAKAN
TERHADAP RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS)

Sifat : Pernyataan Sikap
Perihal : Penolakan terhadap RUU P-KS dll.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Kami menyatakan sikap menolak dan sangat keberatan terhadap isi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang saat ini sedang digodok oleh DPR dan akan diangkat sebagai Undang-undang. Hal ini karena dalam isi RUU tersebut banyak sekali pasal-pasal yang disinyalir sangat bermuatan ideologi liberalisme moral, feminisme radikal, kesetaraan gender ala barat dan menghapus hukum pidana prostitusi, LGBT, aborsi, dan nikah mut’ah (kawin kontrak ala syi’ah) asalkan tidak ada pemaksaan, menghapus status wali mujbir pada الأبّ والجدّ, menghilangkan kewajiban hak suami untuk ditaati oleh istri dalam hasrat Seks dan lainnya, menghilangkan status الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاء dan bertentangan dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 3. ini semua jelas menginjak-injak dan menista ajaran agama, Pancasila (peri-ketuhanan) (peri-kemanusiaan yang adil beradab) dan adat ketimuran serta mengadopsi kolonialisme Barat-Komunis-Syi’ah Rafidhah, RUU tersebut diantaranya:

ada pasal 1 ayat 1 dan pasal 12 disebutkan bahwa upaya merendahkan, menghina, dan menyerang hasrat seksual seseorang baik secara termasuk kategori kekerasan seksual. Pada pasal yang sama disebutkan: “karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.” Disini terlihat upaya kaum feminisme agar para LBGT, PSK dan anak-anak mereka bisa diterima di ruang publik dan menempati berbagai posisi publik baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau politik dan orang yang mengkritiknya bisa dipidanakan oleh negara. Na’udzubillahi min dzalika. Dan pasal-pasal lainnya.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.