Selasa, 04 Agustus 2020

Surat Terbuka Gus Najih Maimoen Soal RUU P-KS

Surat Terbuka Gus Najih Maimoen Soal RUU P-KS

Gus Najih Maemoen Zubair (Ahad.co.id)

Maka kami menolak dengan tegas RUU P-KS yang ditengarai sangat bermuatan ideologi liberalisme moral, feminisme radikal, kesetaraan gender ala barat dan menghapus hukum pidana prostitusi, menjadi gerbang untuk melegalkan hubungan seksual nonmarital sebagaimana dalam Disertasi Abdul Aziz, melegalkan LGBT, aborsi, dan nikah mut’ah (kawin kontrak ala syi’ah) serta telah menginjak prinsip Islam Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dan menginjak amanat konstitusi pasal 31 ayat 3. Pemerintah yang dimaksud dalam konstitusi di atas adalah Presiden sebagai lembaga Eksekutif yang bertugas untuk menyelamatkan dunia pendidikan dari penghancuran iman dan taqwa tapi malah melakukan arogansi dan pengkhianatan terbesar dengan meghancurkan moral bangsa lewat RUU tersebut, Jokowi sebagai Capres 2019 kemarin seharusnya tidak bisa dilantik karena jumlah propinsi yang memenangkan Capres Jokowi kurang dari lima puluh persen dengan memandang amanat UU yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 6A ayat 3 “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

Dan termasuk arogansinya dan penghianatanya terhadap UUD 1945 adalah membiarkan kasus matinya 600 lebih saksi KPPS dalam pemilu kemarin secara misterius tanpa adanya autopsi dan proses pemeriksaan secara hukum, dalam kebijakan pemindahan ibu kota yang mengakibatkan banyaknya hutang Indonesia, ditambah masalah pembiaran pengibaran bintang kejora di depan istana, provokasi kerusuhan di Papua yang dilakukan oleh Veronica Koman (?) yang tidak diproses hukum. Begitu pula Kepmenaker Nomor 228 tahun 2019 terkait orang asing bisa memimpin perusahaan di Indonesia, digenjotnya RUU pertanahan yang memberi keleluasaan pada Kolonial Konglomerat, Asing-Aseng untuk menguasai tanah sebanyak-banyaknya di negeri ini, merevisi UU tentang KPK untuk mematikan kinerja KPK itu sendiri. Semuanya itu jelas bertolak belakang dengan jiwa dan nash-nash pancasila dan UUD 1945 bahkan mengacak-acak negara Kesatuan RI. Na’udzubillahi min dzalik.
Kami meminta dan menghimbau kepada seluruh umat Islam, semua partai Islam atau partai-partai yang wakilnya di DPR mayoritas muslim dan seluruh anggota DPR yang muslim untuk menolak kebijakan-kebijakan dan RUU yang telah kami sebutkan di atas demi menyelamatkan agama, negara, bangsa Indonesia dari New-Kolonial Barat-Timur.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.