Jumat, 27 November 2020

Indonesia Dibajak Para Oportunis Menghilangkan Jejak Misteri Pilpres

Indonesia Dibajak Para Oportunis Menghilangkan Jejak Misteri Pilpres

Foto: ilustrasi kursi RI 1 (ist)

Bandung, Swamedium.com — Pilpres 2019 curang. Belum ada investigasi independen untuk membantah kecurangan. Seorang Menteri senior mengancam pidana bila ada yang teriak curang. Jika ada aksi, dibarengi dengan aksi tandingan. Aksi dengan massa tak jelas dan iming-iming uang. Rakyat dibungkam hingga 20 Oktober nanti. Mereka bersatu menghadapi penggugat hasil Pilpres. Walaupun kini mereka pecah kongsi. Ambisi dan keserakahan duniawi telah membuat mata mereka gelap. Sementara rakyat hanya jadi objek politik untuk memenuhi asas formalitas dan legalitas belaka.

Banyak kejadian aneh pasca Pilpres. Rakyat jadi korban. Semua kekuatan politik bersatu melawan Pilpres jujur dan adil. Semua sibuk mengamankan siapa dapat apa. Ribut-ribut kursi membuat rakyat muak. Rakyat merana, menjerit dan menangis. Hidup makin susah.

Kondisi negara semakin semrawut. Rakyat di adu domba dengan berbagai isu. Rakyat digiring untuk melupakan Pilpres curang yang berdarah-darah. Pengalihan isu berhasil mengalihkan perhatian rakyat. Rakyat akhirnya sibuk berdebat dan membully setiap isu yang dimainkan. Rakyat benar-benar lupa dengan isu utama, hasil Pilpres yang penuh misteri.

Akhirnya rakyat sibuk merespon setiap isu. Sebut saja, soal Menteri Agama yang berasal dari Partai Islam berlogo tempat suci ummat Islam, seharusnya garda terdepan membela ummat Islam, tak henti-henti mengeluarkan ide keblinger. Jihad dihapus dari materi pelajaran hingga ummat Islam dilarang menganggap Islam sebagai agama yang paling benar. Sedangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini, ingin mengadopsi sistem pendidikan sekolah Katolik. Memang sistem pendidikan di Muhammadiyah kurang baik sehingga harus mengadopsi sistem pendidikan agama lain?. Bukankah sistem pendidikan pesantren lebih baik dan lebih teruji. Telah menghasilkan ulama dan pemimpin baik lokal maupun nasional.

Demikian pula Menteri Perdagangan telah memantik emosi ummat Islam. Keluarnya Permendag No 29/2019 tentang impor daging sapi tak perlu label halal menuai protes ummat Islam. Menteri Perdagangan dianggap tidak peka dan melukai perasaan ummat Islam sebagai ummat mayoritas di negeri ini.

Terakhir, ummat Islam diramaikan oleh trailer film The Santri yang melecehkan aqidah, mengaburkan adab pergaulan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, dan sangat jauh dari kehidupan nyata di dunia kepesantrenan yang sangat ketat menjaga syariat Islam.

Begitu pula pasca terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK menimbulkan narasi lain dari sudut pandang rakyat. Indonesia sekarang “Dwi Fungsi Polisi”. Begitu ocehan di media sosial. Mengingatkan kita pada era Pak Harto “Dwi Fungsi ABRI”. Ada kesan, Polisi merambah beberapa jabatan sipil. Polisi lebih hebat dari tentara. Polisi selalu menjadi “pahlawan”. Aksi damai 21-22 Mei Polisi jadi “pahlawan”. Kerusuhan Papua, Polisi juga jadi “pahlawan”. Luar biasa peran dan hebatnya polisi zaman now, persis peran tentara pada era Pak Harto. Tentara, “anak emas” Pak Harto. Sedangkan Polisi, “anak emas” Jokowi.

Ada “tangan tersembunyi” berperan mengkerdilkan peran tentara. “Tangan tersembunyi” dendam politik pada tentara yang telah menenggelamkannya sejak Pak Harto berkuasa. Kini “tangan tersembunyi” itu telah bangkit kembali. Tidak tahu apakah Petinggi Polisi dan Tentara menyadari fenomena ini terjadi?

Setelah disahkan revisi UU KPK oleh DPR, KPK menjadi macan ompong. Komisioner KPK diusulkan oleh Presiden dan dipilih oleh DPR kalah hebat dengan Dewan Pengawas KPK yang diangkat oleh Presiden. Dewan Pengawas yang seharusnya secara organisasi sejajar dengan komisioner KPK menjelma menjadi semacam atasan komisioner KPK. Betapa tidak, menurut UU KPK hasil revisi, urusan penyadapan, penggeledahan hingga penerbitan sprindik menjadi otoritas Dewan Pengawas.

Padahal, mestinya Dewan Pengawas itu mengawasi komisioner KPK apakah kerja dan kinerjanya sejalan dengan UU KPK dan aturan internal KPK lainnya. Memastikan komisioner KPK bekerja independen melaksanakan UU KPK. Bukan menjadi atasan komisioner KPK.

Kita pun tak mengetahuinya tentang kebakaran hutan dan lahan (kahutla). Apakah benar-benar terbakar atau dibakar sebagai pengalihan isu. Kita tak dapat mempercayai setiap informasi, apa yang sebenarnya terjadi.

Rentetan gonjang-ganjing politik ini belum akan berakhir hingga Oktober 2019. Bahkan saya memprediksi akan semakin memanas bila 2020 terjadi resesi ekonomi. Pak Harto hanya mampu bertahan 2 bulan 10 hari setelah dilantik 11 Maret 1998 oleh MPR. 21 Mei 1998 Pak Harto jatuh. Jika MPR memaksakan melantik Jokowi pada 20 Oktober 2019, mungkinkah memunculkan gelombang rakyat menuntut keadilan seperti yang dialami Pak Harto? Wallahu Ta’ala A’lam. (*)

Bandung, 19 Muharram 1441/19 September 2019

*Penulis: Tarmidzi Yusuf (Aktivis Islam)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.