Thursday, 21 November 2019

Bukan Ulah Oknum, Ombudsman Ungkap Polisi Brutal di Demo Mei

Bukan Ulah Oknum, Ombudsman Ungkap Polisi Brutal di Demo Mei

Jakarta, Swamedium.com — Ombudsman RI menemukan empat tindakan maladministrasi yang dilakukan Polri dalam penanganan unjuk rasa yang berujung rusuh pada 21-22 Mei 2019. Temuan itu menegaskan lagi jika kebrutalan polisi dalam menangani unjuk rasa memang nyata dan terstruktur.

“Ombudsman minta jangan lagi terulang lagi penanggulangan demo dan kerusuhan seperti ini sampai jatuh korban luka bahkan meninggal dunia. Perbaikan secara sistemik di internal Polri antara lain revisi kebijakan, profesional anggota, transparansi kinerja, itu yang kami tuju dalam laporan ini,” kata anggota Ombudsman Ninik Rahayu di kantornya pada Kamis (10/10/2019).

Dalam laporan itu Ombudsman menemukan ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat. Selain itu, aparat juga disebut melakukan penyimpangan prosedur, tidak kompeten pada perencanaan, dan plotting pasukan.

Ombudsman juga menemukan maladministrasi dalam cara bertindak Polri, serta proses hukum terhadap tersangka dan barang bukti. Kesimpulan itu bukan tanpa dasar. Ninik menyebut polisi tidak memiliki laporan yang efektif terkait penggunaan senjata dan alat-alat kepolisian lainnya.

“Kita tahu semua pada 21-22 [Mei] itu ada penggunaan senjata ada penggunaan alat-alat kepolisian,” kata Ninik. Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian menjelaskan ada tahapan-tahapan dalam tindakan kepolisian. Tahap 1 ialah pencegahan; tahap 2 berupa perintah lisan; tahap 3 ialah kendali tangan kosong lunak; tahap 4 adalah kendali tangan kosong keras; tahap 5 adalah kendali benda tumpul dan senjata kimia seperti gas air mata; terakhir tahap 6 ialah dengan senjata api.

Pemilihan tahap-tahap itu harus berdasar pada tingkat ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka. Di pasal 14 ayat 3 pun diterangkan, penggunaan kekuatan pada tahap 4, tahap 5, dan tahap 6 harus dilaporkan secara tertulis melalui formulir yang terlampir dalam Perkap dengan segera. Formulir itu mengandung informasi antata lain tanggal dan tempat kejadian; uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka sehingga memerlukan tindakan kepolisian; alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan; rincian kekuatan yang digunakan; evaluasi hasil penggunaan kekuatan; dan akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.