Jumat, 10 Juli 2020

IDEAS: Puluhan Juta Hektar Lahan Dikuasai ‘Kapital Raksasa’

IDEAS: Puluhan Juta Hektar Lahan Dikuasai ‘Kapital Raksasa’

“Dari catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam rentang 7 tahun terakhir (2011-2018), telah terjadi 2.973 kasus konflik agraria yang menyebabkan 106 orang meninggal, 841 orang luka-luka dan 1.691 orang ditahan, umumnya akibat kekerasan aparat negara dan preman bayaran. Konflik agraria antara warga dengan perusahaan swasta dan pemerintah, didominasi konflik di sektor perkebunan, infrastruktur, properti, kehutanan dan pertambangan.

Kebijakan pertanahan seharusnya berperan krusial dalam konflik agraria ini, dengan menyediakan aset kolektif bagi masyarakat, menjaga rasa keadilan publik, meredistribusi tanah produktif sekaligus melindungi lingkungan hidup.”, Ungkap pimpinan lembaga Think Thank Dompet Dhuafa tersebut.

Pada diskusi pemaparan hasil #IDEASTalk tersebut, Peneliti IDEAS Firda Amalia memberikan setidaknya dua contoh konflik agraria antara rakyat dan korporasi besar  yang saat ini kasusnya ditangani oleh Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dompet Dhuafa yaitu Kasus Petani Teluk Jambe, Karawang dan Kasus Petambak Bratasena, Tulang Bawang, Lampung.

“Konflik agraria di Teluk Jambe mencakup areal di 10 desa dan 4 kecamatan dan melibatkan sekitar 600 Kepala Keluarga Petani di Kabupaten Karawang ini, pecah sejak 2013 ketika PT Pertiwi Lestari secara paksa memagari lahan yang telah puluhan tahun digarap warga. Eskalasi konflik memuncak pada 2016-2017. Kasus konflik agraria terjadi pula di Tulang Bawang, Lampung, dimana Bertahun-tahun petambak yang terusir ini menjadi pengungsi di desa sekitar. Upaya hukum bertahun-tahun untuk kembali ke tambak selalu menemui kegagalan. Berbagai audiensi dan dengar pendapat dengan pihak berwenang juga tidak memberikan hasil.”, Tutur Firda Amalia dengan nada penuh penekanan.

Atas nama investasi dan penciptaan lapangan kerja, arus kapital besar yang mengeksploitasi sumber daya alam dan tanah di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan ini didukung oleh intervensi pemerintah. Namun terlalu sering investasi swasta skala besar diiringi dengan pemindahan sejumlah besar orang secara paksa, gagal menciptakan lapangan kerja secara luas dan tidak membangun infrastruktur yang dijanjikan untuk masyarakat lokal.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.