Monday, 11 November 2019

Tanah untuk Rakyat, Utopia Reformasi Agraria

Tanah untuk Rakyat, Utopia Reformasi Agraria

Jakarta, Swamedium.com — Pada 24 September 2019, secara tiba tiba DPR RI menghentak publik dengan nyaris disahkannya RUU pertanahan yang merupakan inisiatif DPR sejak tahun 2005. Sedangkan RUU tersebut baru dibahas secara serius pada Agustus 2019 dan diklaim akan melengkapi UU Pokok Agraria 1960. Sejatinya, Indonesia membutuhkan UU Pertanahan yang memperkuat UU Pokok Agraria 1960, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan struktural agraria yang banyak menghimpit kehidupan rakyat selama ini.

“RUU ini sarat ketentuan yang menguntungkan bisnis diatas hak rakyat seperti pengingkaran terhadap hak ulayat masyarakat, kriminalisasi bagi rakyat yang mempertahankan tanahnya dari penggusuran, memfasilitasi akuisisi lahan skala besar korporasi, masa berlaku hak guna usaha (HGU) mencapai 90 tahun, memberi imunitas bagi perusahaan yang pernah melanggar ketentuan HGU, mengizinkan kepemilikan asing atas rumah susun, hingga pendirian bank tanah yang akan menjadikan tanah sekedar komoditas pasar” Ujar Yusuf Wibisono, Direktur IDEAS, pada diskusi pemaparan hasil riset #IDEASTalk yang bertajuk ‘Tanah Untuk Rakyat, Utopia Reformasi Agraria’, di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Yusuf Wibisono memaparkan bahwa krisis agraria di Indonesia terlihat dari banyak dimensi seperti; ketimpangan struktur kepemilikan tanah yang sangat tajam, konflik agraria yang masif dan persisten, laju kerusakan ekologis yang semakin cepat dan luas, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali, serta besarnya kasus kemiskinan yang berasosiasi dengan ketiadaan lahan produktif bagi masyarakat kelas bawah. Menurutnya, ke arah itu lah seharusnya UU pertanahan menuju.

”Politik agraria UU no. 5/1960 adalah populisme, dimana hak milik individu diakui namun harus memiliki fungsi sosial. Dengan prinsip ini, penggunaan hak atas tanah tidak dibenarkan semata mata untuk kepentingan pribadi, terlebih dengan merugikan masyarakat. Dengan setiap penggunaan tanah dibebani kepentingan umum, maka politik agraria harus mengedepankan asas produktivitas tanah, kelestarian tanah. Dan kepemilikian tanah yang merata.” Lanjut Yusuf Wibisono.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.