Senin, 06 Juli 2020

Batalkan Pengangkatan Ahok Sebagai Komisaris Utama Pertamina!

Batalkan Pengangkatan Ahok Sebagai Komisaris Utama Pertamina!

Foto: Marwan Batubara (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Menteri BUMN Erick Thohir telah resmi menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina (22/11/2019). Ahok akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin selaku Wakil Komisaris Utama Pertamina. Selain Ahok dan Budi Gunadi, Pertamina juga akan memiliki pimpinan baru, yakni Emma Sri Martini selaku Direktur Keuangan Pertamina.
 
Ahok ditunjuk menjadi Komut Pertamina sesuai permintaan Presiden Jokowi kepada Menteri BUMN. Penunjukan ini telah menjadi sikap resmi pemerintah sejak Kamis 21 November 2019. Namun sebelum resmi menjadi pejabat penting perusahaan milik negara dan rakyat tersebut, maka sesuai Pasal 27 UU BUMN No.19/2003, pengangkatan Ahok harus disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina.
 
Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek legal-konstitusional, sosial-politik, finansial-ekonomi, dan berbagai kepentingan strategis nasional, rakyat meminta dengan tegas agar Presiden Jokowi segera *membatalkan* rencana pengangkatan Ahok. Dibanding bersikap memaksakan kehendak, pemerintah diminta konsisten menegakkan hukum dan keadilan, menjalankan undang-undang, prinsip-prinsip demokrasi, serta martabat dan harga diri bangsa.
 
Secara legal-konsitusional, Pertamina adalah perusahaan yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 untuk mengelola sektor migas dan energi nasional bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Manajemen pengelola BUMN, termasuk komisaris, harus dipilih sesuai kriteria dan kualifikasi yang dipersyaratkan UU BUMN No.19/2003. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat menggiring Presiden Jokowi diproses sesuai Pasal 7 UUD 1945 tentang pemakzulan!
 
Pasal 28 UU BUMN No.19/2003 antara lain mensyaratkan komisaris BUMN harus memenuhi kriteria integritas, dedikasi dan pemahaman bidang bisnis BUMN. Faktanya, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta integritas Ahok sangat bermasalah, terutama karena tersangkut sejumlah kasus dugaan korupsi. Ahok juga tidak layak memimpin BUMN karena telah melanggar prinsip-prinsip good governance, sebab telah menjalankan berbagai program off-budget dalam berbagai proyek Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan pengalaman dan pemahaman yang dimiliki sangat tidak memadai untuk menajalankan fungsi sebagai pimpinan di BUMN strategis seperti Pertamina.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.