Rabu, 12 Agustus 2020

Keberadaan Wamen Jokowi Digugat ke MK

Keberadaan Wamen Jokowi Digugat ke MK

Foto: Sebagian Wakil Menteri Jokowi.

Jakarta, Swamedium.com — Warga Petamburan, Jakpus, Bayu Segara menggugat Wakil Menteri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai Wamen inkonstitusional dan harus dihapus.

Bayu menggugat Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berbunyi:

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu.

Berikut alasan Bayu sebagaimana dikutip dari berkas gugatan, Rabu (27/11/2019):

1. Melihat adanya penambahan jabatan wakil menteri setelah Presiden melantik 12 Wakil Menteri tanpa ada alasan urgensitas yang jelas, tentunya suda tidak sesuai dengan putusan MK Nomor 79/PUU/IX/2011.
Baca juga: PAN: Pelantikan Wamen Bertentangan dengan Gagasan Reformasi Birokrasi Jokowi

2. Secara konstitusional, yang dapat membantu tugas Presiden adalah Menteri. Hal tersebut sebagaimana telah tertuang secara eksplisit dan limitative dalam Pasal 17 ayat 1 UUD 1945.

3. Apabila melihat secara sistematis, dalam UU Nomor 39 Tahun 2008, dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Menteri adalah Pembantu Presiden, yang memimpin kementerian. Kemudian pada Pasal 3 dikatakan bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

4. Padal 4 UU 39 Tahun 2008, disebutkan urusan pemerintahan:
– Setiap Menteri membidagi urusan tertentu dalam pemerintahan.
– Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas
a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

5. Sementara terhadap urusan pemerintahan diatur dalam Pasal 4 ayat 2, masing-masing dibagi menjadi urusan-urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan:

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.