Sunday, 08 December 2019

Sebut PAUD Terpapar Radikalisme, GENERASI Minta Wapres Berhati-hati

Sebut PAUD Terpapar Radikalisme, GENERASI Minta Wapres Berhati-hati

Foto: Ilustrasi. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Ketua Lembaga Perlindungan Anak GENERASI, Ena Nurjanah meminta Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amien agar berhati-hati membuat pernyataan.

“Beberapa hari yang lalu wakil presiden Bapak Maruf Amin membuat pernyataan mengenai banyaknya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengajarkan radikalisme. Namun ada yang perlu diperhatikan dari ungkapan tersebut, ajaran radikalisme seperti apa yang dimaksudkan oleh Wapres agar tidak dianggap sebagai wacana yang terlalu mengada-ada,” kata Ena melalui keterangan tertulis, Selasa (3/12/2019).

Ena beranggapan, jika yang dimaksud mengajarkan radikalisme terkait menceritakan sejarah yang berdarah-darah, maka itu belum tentu bermakna radikalisme. “Bisa jadi itu karena gurunya kurang memahami cara yang tepat dalam menyampaikan kisah sejarah kepada anak-anak PAUD,” ujar Ena.

Menurut Ena, cara penyampaian yang dianggap radikalisme tersebut bisa jadi berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyampaikan materi ajar, artinya yang patut menjadi bahan evaluasi adalah cara mengajar guru yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar mampu menyampaikan kisah sejarah disesuaikan dengan tahapan usia anak, bukan dengan membuat klaim bahwa guru mengajarkan radikalisme.

“Jadi, alangkah baiknya untuk tidak langsung membuat penilaian hanya karena melihat tanpa mengenali dan memahami fakta yang ada di lapangan,” kata Ena.

Kemudian, Ena menegaskan, ketika pelabelan terjadi terhadap para pengajar PAUD, pasti akan menimbulkan banyak perdebatan, terutama bagi para pegiat PAUD. “Mereka pasti kecewa bahkan bisa jadi marah dengan sangkaan yang belum tentu benar,” tukas Ena.

Satu hal lagi yang harus disadari penuh oleh pemerintah, yaitu bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebutkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak-anak Usia Dini (PAUD)di Indonesia baru sekitar 37,92 persen. Jadi masih banyak anak-anak usia dini di Indonesia yang belum mendapat pendidikan dan ini seharusnya lebih menjadi perhatian pemerintah karena menjadi tanggung jawab negara sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.