Thursday, 23 January 2020

Buang Beras, Turuti Perut Tak Waras

Buang Beras, Turuti Perut Tak Waras

Foto: Ilustrasi. (ist)

Sidoarjo, Swamedium.com — Pemerintah kita kembali memunculkan permasalahan. Tentu saja melalui kebijakan yang saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Bagaimana tidak, pada September 2018 lalu Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito, melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton. Padahal Dirut Bulog Budi Waseso mengatakan itu hal yang belum diperlukan. Sebab untuk apa impor jika stok beras di Bulog masih mencukupi hingga 2019.

Dan pada tahun ini akhirnya Perum Bulog menyatakan akan membuang 20 ribu ton cadangan beras pemerintah yang ada di gudang mereka. Nilai beras tersebut mencapai Rp160 miliar. Bayangkan pula bagaimana nasib petani lokal, yang pada tahun lalupun mengalami ” gagal panen” sebab harga padi anjlok dengan masuknya beras impor. Dan rakyat yang terpaksa makan nasi aking karena tak mampu membeli beras yang berkualitas.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan pemusnahan dilakukan karena usia penyimpanan beras tersebut sudah melebihi 1 tahun. Data yang dimilikinya, saat ini cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,3 juta ton. Sekitar 100 ribu ton di antaranya sudah disimpan diatas empat bulan. Sementara itu 20 ribu lainnya usia penyimpanannya sudah melebihi 1 tahun.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), beras yang usia penyimpanannya sudah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu. Karena itulah, beras harus dibuang atau dimusnahkan, bisa diolah kembali, diubah menjadi tepung dan yang lain, atau turunan beras atau dihibahkan.

Meskipun boleh dimusnahkan, Tri mengaku pihaknya masih menemukan masalah. Masalah terkait penggantian beras yang dimusnahkan. Bulog berharap Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan bisa melakukan sinkronisasi aturan agar pemusnahan beras tersebut nantinya tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.