Senin, 06 Juli 2020

Rakus, Tamak, Masalah Laten di Negeri Ini

Rakus, Tamak, Masalah Laten di Negeri Ini

Foto: Ilustrasi (ist)

Depok, Swamedium.com — Di tengah-tengah kemiskinan 24 juta orang, menurut BPS, atau 100 juta orang menurut Bank Dunia, para pejabat ramai-ramai bancakan uang negara. Bukan hanya pejabat pusat. Pejabat daerah pun ikut-ikutan rakus.

Kebobrokan tingkah laku pejabat BUMN-BUMN kini terkuak. Dimulai dari direksi Garuda yang menyelundupkan motor-motor mewah. Pejabat Asuransi Jiwasraya yang menggerogori uang perusahaan sampai 13,7 triliun. Pejabat Asabri yang diduga merugikan perusahaan sampai 10,8 triliun dan lain-lain.

Kerakusan bukan hanya korupsi atau penyelewengan uang negara. Kerakusan dimulai dari tidak empatinya para pejabat terhadap kondisi jutaan kaum miskin di Indonesia. Anggota DPR yang menerima gaji tiap bulan 100 juta sebenarnya bisa digolongkan rakus. Begitu pula direksi atau komisaris Pertamina yang menerima gaji 3 milyar per bulan juga rakus.

Lihatlah misalnya kerakusan di Bank Pemerintah pada tahun 2016. Bank Mandiri pada 2016 telah mengeluarkan dana untuk gaji Dewan Komisaris sebesar Rp 15,97 miliar yang dibagikan untuk 9 orang. Jika dihitung secara rata-rata gaji perorangan dewan komisaris Rp 1,77 miliar per tahun atau Rp 147,91 juta per bulan.

Sembilan Komisaris Bank Mandiri di 2016 juga mendapatkan tunjangan rutin Rp 4,67 miliar atau Rp 518,9 juta per orang per tahun atau Rp 43,2 juta per bulan. Sedangkan untuk pembagian tantiem (bonus) di 2016 untuk 13 orang sebesar Rp 65,78 miliar atau rata-rata Rp 5,06 miliar per orang.

Sementara untuk dewan direksi Bank Mandiri total gaji yang telah disalurkan sebesar Rp 39,06 miliar untuk 12 orang. Jika dibagi rata-rata per direksi mendapatkan gaji Rp 3,25 miliar per tahun atau Rp 271,26 juta per bulan. Kemudian untuk pembagian tantiem di 2016 sebesar Rp 212,03 miliar untuk 17 orang atau Rp 12,47 miliar.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.