Tuesday, 25 February 2020

Saatnya NU Mengubah Arah Perjuangan

Saatnya NU Mengubah Arah Perjuangan

KH. Imam Jazuli, Lc., M.A

Jakarta, Swamedium.com — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A., memperkenalkan terminologi “intoleransi ekonomi” sebagai pemantik awal. Sejak dahulu dalam catatan sejarah, warga Nahdliyyin jauh lebih antusias dalam wilayah ilmu pengetahuan dibanding urusan teknik-praktis kehidupan. Keterlibatan aktif Nahdliyyin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sosial-budaya, ekonomi-politik, hanya menjalankan amanah ilmu pengetahuan. “ngelmu kanthi laku, dari ilmu menuju kerja dan karya.”

Term intoleransi ekonomi semula rumusan saintifik. Selebihnya rakyat Indonesia pada umumnya dan warga Nahdliyyin pada khususnya harus mempertanyakan sesuai nasib dan pengalaman masing-masing. Apakah selama ini sudah sejahtera lahir batin, mudah mencari pekerjaan, gaji dan upah mencukupi untuk menafkahi keluarga, biaya pendidikan anak, jaminan kesehatan, dan tabungan hari tua?

Term intoleransi ekonomi adalah bekal untuk kita semua dalam mempertanyakan kebijakan pemerintah dari hulu ke hilir. Sejauh mana pemerintah mencintai negeri ini, mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, membatasi ambisi dan kontrak investor asing mengeruk kekayaan alam Indonesia, menyumbat saluran-saluran ekonomi orang pribumi yang tega melihat saudara sebangsa setanah air menderita kemiskinan, gizi buruk, tidak berpendidikan.

Dari term intoleransi ekonomi minimal ada dua aktor ekonomi-politik yang harus diawasi bersama: pertama, orang asing yang ingin mengeksploitasi dan mengeruk habis-habisan kekayaan negeri ini untuk dibawa pulang ke negeri mereka, dan kedua, orang pribumi yang berwatak asing dan suka memperkaya diri, disertai perasaan tega hati melihat bangsa ini tetap menderita.

Selebihnya tinggal mengamati bagaimana dua aktor ini menunggangi segala hal. Di dalam sistem demokrasi, sudah bukan perkara rahasia apabila terjadi jual-beli aturan hukum dan undang-undang, suap-menyuap pembuatan kebijakan, dan bagi-bagi hasil uang negara antara politisi dan pengusaha. Di dalam pembuatan kebijakan, misalnya, investasi asing memang satu sektor penopang pembangunan dalam negeri. Tetapi dalam realisasinya, hanya segelintir orang yang menikmati. Kelompok oligarki dengan permainan nepotis-kolutifnya.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.