Sabtu, 12 September 2020

Muhammadiyah Koreksi Pemerintah Soal Tuduhan Radikalisme

Muhammadiyah Koreksi Pemerintah Soal Tuduhan Radikalisme

Ketum PP Muhammadiyah, KH Haedar Nashir

Purwokerto, Swamedium.com — Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara terhadap maraknya tuduhan radikalisme ekstremisme dalam Islam. Dia menyebutkan, Muhammadiyah perlu memberikan koreksi pada pemerintah dan kepolisian dalam masalah ini.

“Umat Islam ini bukan duri dalam kehidupan berbangsa. Justru umat Islam itu merupakan pilardalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini,” jelas Haedar, saat menghadiri peresmian nama jalan KH Achmad Dahlan di depan kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Ahad (19/1) lalu.

Dia menyebutkan, belakangan ini banyak sekali pejabat yang melontarkan kata-kata radikalisme. Meski tidak eksplisit, Haedar menyebutkan, konteks radikalisme itu seakan- akan hanya ada pada umat Islam. “Seperti sebutan pegawai BUMN banyak yang terpapar, masjid terpapar, bahkan anak PAUD juga disebut terpapar radikalisme, itu arahnya jelas ke radikalisme Islam,” katanya.

Haedar mengingatkan, radikalisme itu ada di setiap tempat. Baik dalam bentuk radikalisme primordial (kesukuan), radikalisme paham atau agama, bahkan radikalisme ekonomi. Salah satunya, ketika terjadi peristiwa kekerasan di Papua yang menyebabkan lebih dari 30 jiwa anak bangsa melayang. Haedar menyebutkan, kejadian itu merupakan bentuk radikalisme separatis.

“Tapi, dalam kejadian itu, para pejabat negara tak ada yang menyatakan bahwa itu bentuk radikalisme, ” kata dia.

Jika dilihat dari sektor ekonomi, dia menyatakan, hanya ada satu persen warga negara yang menguasai 55 persen kekayaan Indonesia. Dia menilai, hal tersebut juga merupakan bentuk radikalisme. “Itu jelas-jelas merupakan radikalisme ekstremisme liberal kapitalisme,” katanya.

Haedar menyatakan, landasan pembangunan ekonomi Indonesia, jelas-jelas merupakan ekonomi Pancasila yang berdasarkan ekonomi kerakyatan dengan asas gotong royong atau kebersamaan. Ketika ada sekelompok kecil orang yang menguasai kekayaan bangsa sedemikian besar, dia menilai, ada ekstremisme. Dalam kondisi ini, mestinya negara hadir untuk memecahkan masalah ekstremisme ekonomi karena menjadi ancaman masalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.