Jumat, 03 April 2020

Jokowi, ‘Kesaktian’ Freeport dan Ekonomi Minus Papua

Jokowi, ‘Kesaktian’ Freeport dan Ekonomi Minus Papua

“Itulah pentingnya infrastruktur. Jangan sampai ada yang bilang infrastruktur tak bisa dimakan, siapa suruh makan infrastruktur?” kata Jokowi pada Desember 2019.

Presiden menegaskan negara ini bukan hanya Jakarta dan Jawa saja. Masyarakat Papua, katanya, juga membutuhkan logistik dan pembangunan seperti warga yang tinggal di Jawa.

Yusuf pun mengatakan seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk membuat program yang bisa membangkitkan ekonomi Papua. Pemerintah daerah (pemda) setempat bisa bekerja sama dengan bank daerah untuk menyalurkan pinjaman kepada sejumlah masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah (UKM) agar dana tersebut bisa bermanfaat.

“Itu kan bisa jadi solusi jangka pendek untuk memberikan stimulus ekonomi. Jadi infrastruktur juga dikembangkan tapi harus ada yang dilakukan dalam jangka pendek agar ekonomi Papua bisa naik lagi,” ucapnya.

Pengelolaan Dana Tak Maksimal

Segendang sepenarian, Ekonom UI Telisa Falianty menyatakan pengelolaan dana transfer  dan dana alokasi khusus infrastruktur untuk Papua memang belum efektif. Ini mengartikan kemampuan sumber daya manusia di daerah yang masih lemah.

“Ini harus ada komunikasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar pengelolaan bisa lebih maksimal,” ujar Telisa.

Selain itu, pemerintah pusat juga harus intens berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengecek penggunaan dana otsus dan infrastruktur ke Papua. Masalahnya, jika tak ada monitor khusus, bisa saja dana tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

“Apalagi sisi politisnya juga kencang di Papua, jadi pengawasan kadang tidak terlalu ketat di Papua. Ini yang perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan lebih oleh pemerintah pusat dan daerah,” pungkas Telisa.

Sumber: CNNIndonesia

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.