Monday, 30 March 2020

Indonesia di Bawah PDIP: Apa Kabar Nasib Demokrasi dan Buruh?

Indonesia di Bawah PDIP: Apa Kabar Nasib Demokrasi dan Buruh?

Foto. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri bersama Presiden RI Joko Widodo tidak seiring sejalan dalam Pilkada Serentak 2018.(*/ist)

Jakarta, Swamedium.com — Di era Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah salah satu partai terlama yang duduk di puncak kekuasaan. Hanya saja, meski sudah sewindu lebih mereka berkuasa—dalam periode waktu yang berbeda—dengan mengusung Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo, PDIP belum juga menemukan formula yang tepat dalam membereskan masalah hukum, demokrasi, dan ketenagakerjaan. Belakangan partai dan kader partai berlambang banteng ini kembali mendapat kritik keras dari publik.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly. Selain dikritik karena merangkap jabatan sebagai pengurus partai dan menteri, Yasonna juga dituntut mundur dari jabatannya. Salah satu pihak yang menuntutnya mundur adalah Indonesia Corruption Watch (ICW).

Penyebabnya adalah omongan Yasonna yang menyatakan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku berada di luar negeri. Pria yang terpilih menjadi anggota DPR selama tiga periode dari Sumatra Utara itu dianggap memberikan informasi sesat.

PDIP juga dikritik karena menggulirkan wacana amandemen terbatas UUD 1945 yang dikhawatirkan mengembalikan pemilihan presiden kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) dengan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sejumlah politikus, salah satunya mantan pimpinan Partai Golkar Akbar Tandjung, menilai GBHN seharusnya tidak diperlukan. Untuk masalah pembangunan, Akbar meyakini aturan hukum berupa undang-undang sudah cukup memberi kejelasan.

“Kalau GBHN dilihat dari segi substansi, saya kira adanya perencanaan pembangunan yang sudah disepakati dalam beberapa tahun terakhir ini itu semuanya kan berdasar pada undang-undang kan. Saya kira itu tetap kita jadikan pedoman, tidak perlu kita bikin satu perubahan yang kemudian memberi tempat kepada adanya GBHN,” kata Akbar di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.