Kamis, 24 September 2020

Indonesia Menerapkan Hukum Romawi

Indonesia Menerapkan Hukum Romawi

Foto: Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Ada yang bertanya kepada saya, apakah terdapat kemungkinan hukum Islam dapat mewarnai dan diterapkan menjadi hukum pidana, hukum perdata yang bersumber dari Islam, misalnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas saya akan memberikan pendapat hukum (legal opini) sebagai berikut:

PERTAMA, Bahwa tidak dapat dipungkiri, terdapat hukum yang diterapkan baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas konkordansi;

KEDUA, Bahwa Hukum perdata dan pidana Belanda sendiri disadur dari hukum perdata dan pidana yang berlaku di Prancis dengan beberapa penyesuaian. Sedangkan hukum perdata dan pidana bercikal bakal dari sistem hukum Romawi yang berusia ribuan tahun lalu. KUHP yang berlaku di negeri Belanda sendiri merupakan turunan dari code penal Perancis. Code penal menjadi inspirasi pembentukan peraturan pidana di Belanda. Hal ini dikarenakan Belanda berdasarkan perjalanan sejarah merupakan wilayah yang berada dalam kekuasaan kekaisaran Perancis. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sistematika yang dipakai merupakan adopsi dari hukum Napoleon;

KETIGA, Bahwa Perancis adalah negara yang melakukan kodifikasi terhadap hukum Romawi. Kaisar Napoleon pada tahun 1800-an membentuk suatu panitia yaitu Portalis, Trochet, Bigot de Preameneu dan Malleville yang ditugaskan untuk membuat rancangan kodifikasi. Sumber bahan kodifikasi adalah hukum Romawi. Dalam menerapkan hukum Romawi yang terkodifikasi, Prancis tidak hanya memakai satu hukum tetapi juga menggunakan kebiasaan lokal atau yang lebih dikenal dengan istilah customary law ( hukum kebiasaan). Sehingga menyebabkan terjadinya dualisme sumber hukum yang harus ditaati oleh penduduk Prancis ketika itu. Walaupun dua hukum yang diterapkan, namun sistem hukum Romawi memiliki kultur yang kuat untuk diterapkan;

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.