Tuesday, 18 February 2020

Martabat Indonesia Hancur, ‘Antek-antek’ Papua Merdeka Permalukan Jokowi di Australia

Martabat Indonesia Hancur, ‘Antek-antek’ Papua Merdeka Permalukan Jokowi di Australia

Jakarta, Swamedium.com — Panas hati saya membaca kabar itu. Presiden Republik Indonesia ke-7, Ir. H. Joko Widodo dipermalukan di Australia. Tidak main-main, tindakan “brutal” ini dilakukan di parlemen Negeri Kanguru di Canberra. Pelakunya Ketua Partai Hijau Australia, Adam Bandt.

Jadi begini ceritanya. Presiden Jokowi dapat kesempatan berpidato di hadapan sidang parlemen Austalian yang terhormat. Lalu Brandt ambil jurus angkat-banting. Dia memuji pidato Jokowi soal perubahan iklim, tapi “sekarang tolong selesaikan sesuatu tentang Papua Barat,” pinta Brandt.

Papua Barat di sini bukan mengacu kepada provinsi Papua Barat. Tetapi Papua bagian Barat alias provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Dengan menggunakan istilah ini, Brandt memberi sinyal bahwa dia tidak mengakui otoritas Indonesia atas Papua bagian Barat. Kasarnya, saat ini Indonesia tengah melakukan penjajahan atas Papua bagian Barat,

Kembali pada tuntutan Brant. Setidaknya ada tiga hal yang digugat. Pertama, mendesak pemerintah agar mengizinkan Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) berkunjung ke Papua. Kedua, mencabut pembatasan akses bagi wartawan asing dan pemantau HAM di Papua. Ketiga, memerintahkan penyelidikan independen terhadap semua pelanggaran HAM yang terkait demonstrasi di Papua pada tahun lalu dengan tujuan membawa para pelaku pelanggaran tersebut ke pengadilan.

Puncak “penghinaan” Brandt adalah mengenakan pin berlambang bendera Bintang Kejora yang disematkan pada bagian kiri jas yang dikenakan. Bendera itu menjadi simbol gerakan Papua Merdeka.

Kemudian Brandt bersalaman dengan Jokowi dan diabadikan para jurnalis. Parahnya, adegan salaman itu benar-benar memalukan. Jokowi menunduk, seakan-akan tak berani menatap wajah Brandt.

Dengan demikian, terkonfirmasi bahwa semua desakan Brandt tadi merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan kemerdekaan Papua.

Pandangan Brand juga diikuti senator dari Negara Bagian Victoria, Richard. Via surat, dia mendesak Jokowi untuk memberikan akses “langsung dan tidak terbatas” bagi Komisioner OHCHR untuk berkunjung ke Papua.

Pages: 1 2

Related posts

2 Comments

  1. Anonymous

    Bisa ya berita yg lain di publikasikan sedang berita dunia tidak di publikasikan dasar media audio visual tidak beres, pantas aja media asing di larang meliput di indonesia, makanya masyarakat dunia ragu demokrasi indonesia yg di buat buat oleh AS.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.