Rabu, 08 April 2020

Klarifikasi Kepala BPIP Tidak Dapat Melepaskan Tanggung Jawab Hukum

Klarifikasi Kepala BPIP Tidak Dapat Melepaskan Tanggung Jawab Hukum

Foto: Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan. (ist)

KEEMPAT, Oleh karenanya untuk menjamin kepastian dan kedudukan yang sama dimuka hukum, dugaan delik penodaan agama dan penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA ini wajib diproses secara hukum. Selanjutnya, biarlah hakim yang mengadili dan mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Wallahualam bishawab. (*)

*Penulis: Chandra Purna Irawan,S.H.,M.H.(Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI & Sekjen LBH PELITA UMAT)

Pages: 1 2

Related posts

1 Comment

  1. Anonim

    Sebaiknya bubarkan sajalah BPIP gak ada manfaatnya untuk kebaikan negeri ini yang hanya membebani anggaran negara yang mana kondisi keuangan negara saat ini bisa dikatakan sedang sulit karena rezim jokowi hanya gemar meroketkan utang ugal-ugalan.

    Asik banget jadi kepala BPIP kerjanya cuma ngebacot doank duduk santuy ongkang-ongkang kaki sambil cengar-cengir ngomongin pancasila terus tuding Agama Sebagai Musuh Terbesar Pancasila bisa dapat gaji seratus juta.

    Profesor GILA!

    Reply

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.