Selasa, 04 Agustus 2020

Siap-Siap! Kenaikan Tarif Tol Bisa Makin Tinggi

Siap-Siap! Kenaikan Tarif Tol Bisa Makin Tinggi

Foto. Ilustrasi. (nael/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Rancangan Undang-undang (RUU) tentang jalan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas 2020). RUU yang menjadi inisiatif DPR ini siap dibahas dan bakal disahkan bila tak ada aral melintang.

Salah satu yang jadi sorotan dalam RUU yang akan menggantikan UU No 38 tahun 2004 tentang jalan ini adalah masalah evaluasi kenaikan tarif tol. Pada RUU baru, evaluasi kenaikan atau penyesuaian tarif sama-sama masih berlaku dua tahun sekali, tapi ada aspek yang membuat potensi investor atau badan usaha jalan tol punya andil besar dalam menentukan arah kenaikan tarif tol.

Pada UU No 38, pasal 48 menggariskan bahwa “Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi”

Artinya satu-satunya faktor penentu penyesuaian tarif hanya inflasi. Sedangkan pada draf RUU jalan yang baru ada aspek operator/investor tol bisa menentukan evaluasi penyesuaian tarif yaitu bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan antara lain kelayakan dan keuntungan minimal sebagaimana disepakati dalam perjanjian pengusahaan jalan tol.

Memang, dalam naskah akademik RUU jalan menjelaskan bahwa penetapan tarif pada dasarnya mengacu pada beberapa aspek kriteria, yaitu kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Pendapatan yang diperoleh dari pemungutan tarif tol tersebut dipergunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol.

Apakah investor tol makin berkuasa dengan ketentuan di atas dalam urusan penetapan tarif tol?

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan memang pada RUU jalan ini aturannya lebih rinci, termasuk dalam penetapan tarif tol. Selain inflasi dan kepentingan investor untuk mendapatkan ‘kelayakan dan keuntungan minimal’ sejak perjanjian tol, masih ada aspek pemenuhan SPM yang menjadi campur tangan pemerintah yang harus dipenuhi oleh investor tol sebelum menaikkan tarif.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.