Selasa, 31 Maret 2020

Siapapun Capres PDIP 2024, Anies Harus Disingkirkan Dulu

Siapapun Capres PDIP 2024, Anies Harus Disingkirkan Dulu

Foto: Tony Rosyid. (dok. pribadi)

Jakarta, Swamedium.com — Salah ketik! Ini dia! Satu kesalahan yang selama ini dicari dan ditunggu, ketemu! Bahan bagus. Bahkan bagus banget. Gak boleh dilewatkan!

Kalau merasa salah, mundur aja! Kata Gilbert Simanjuntak, seorang anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP. Ini cacat administrasi, cacat hukum, katanya lagi. KPK harus turun, lanjutnya.

Ini manipulasi. Ini pembohongan publik, kata Prasetyo Edi Marsudi, ketua DPRD DKI dari PDIP. Hari ini saya masih punya palu. Kalau dia keras, saya akan keras, katanya lagi.

Apa sih masalahnya, sampai keras-kerasan begitu? Sampai bilang manipulasi, pembohongan publik, KPK harus turun, dan minta ada yang mundur. Situasinya seperti mau kiamat aja.

Ini hanya soal surat Pemprov DKI ke mensesneg terkait ijin penyelenggaraan ajang Formula E yang akan menggunakan kawasan Monas. Begitu menurut penjelasan Syaefullah, Sekda DKI. Dalam surat yang dikirim pemprov DKI ada salah ketik. Harusnya tertulis “Tim Sidang Pemugaran (TSP)” , tapi ditulis “Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)”.

Manipulasi.. Pembohongan publik… Sabar! Dianggap manipulasi atau pembohongan publik, jika ada kesengajaan. Perlu dicek, ada gak kesengajaan? Kalau ada kesengajaan, siapa pihak yang melakukannya? Staf pegawai, biro hukum, sekda, atau gubernur? Jangan belum apa-apa, sudah teriak mundur! KPK harus turun! Saya masih punya palu! Emosional banget bung. Tukang bangunan di dekat rumah saya juga punya banyak palu. Hehehe.. Maaf, guyon!

Pemprov salah, iya! Ada ketelodoran administrasi. Wajar jika DPRD menegur. Memang harus diingatkan. Gak boleh terulang. Gak boleh lagi teledor. Kendati tak ada risiko fatal, baik terkait keuangan atau yang lain. Tetap harus dievaluasi dan Pemprov mesti lebih hati-hati.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.