Rabu, 08 April 2020

Pencatutan Nama Elemen Buruh, Cara Otoriter Pemerintah dalam Omnibus Law

Pencatutan Nama Elemen Buruh, Cara Otoriter Pemerintah dalam Omnibus Law

Jakarta, Swamedium.com — Pencatutan nama sejumlah elemen buruh ke dalam daftar tim pengkajian Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus LawCipta Kerja (Ciptaker) dinilai sebagai upaya otoriter dari pemerintah untuk mendapat legitimasi kalangan pekerja kerah biru.

Sebelumnya, tiga serikat buruh besar mengaku nama mereka dicatut karena tiba-tiba masuk dalam tim pengkajian RUU itu. Padahal, elemen itu tegas menolak aturan yang dianggap banyak merugikan buruh tersebut.

Kejadiannya bermula saat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Rabu (12/2).

Presiden KSPSI Andi Gani mendapat informasi namanya masuk daftar tim itu pada Selasa (11/2). Ia menyebut selain namanya, ada 14 serikat buruh lain yang turut dimasukkan ke Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan Rancangan UU Cipta Kerja.

Hal itu diamini oleh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). 

“Hal ini justru membuat KSPI curiga, jangan-jangan tim yang dibentuk sekadar formalitas. Seolah-olah kaum buruh sudah dilibatkan dan diajak bicara, tanpa ada perubahan yang berarti,” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/2).

Pakar komunikasi politik Kunto Adi Wibowo menilai pencatutan nama itu sebagai strategi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan legitimasi kalangan buruh terhadap penyusunan RUU itu.

Selain dalam proses RUU Omnibus Law Ciptaker, rezim Jokowi juga memakai strategi menutup diri dalam pembahasan revisi UU KPK yang ditentang sejuta umat.

Dengan kata lain, Pemerintah ingin mencitrakan bahwa kebijakan mereka telah disetujui kalangan buruh. Hal ini dilakukan merespons gelombang penolakan buruh sejak Jokowi mengumumkan perumusan Omnibus Law.

“Seakan-akan buruh jadi tukang stempel saja, tidak pernah dilibatkan dari awal, dari draf. Ketika di ujung tiba-tiba dirangkul, mungkin bisa diklaim bahwa proses ini sudah melibatkan buruh,” kata Kunto, yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, saat dihubungi, Senin (17/2).

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.