Rabu, 01 April 2020

Sri Mulyani Tambah Sakit Perut

Sri Mulyani Tambah Sakit Perut

Foto: M Rizal Fadillah. (ist)

Bandung, Swamedium.com — Awalnya berita mengejutkan bongkar bongkar sejarah soal sakit perut ibu Menkeu ketika harus memegang janji kampanye Presiden Jokowi yang menurutnya sulit untuk direalisasikan. Rupanya pak Jokowi pun tak peduli soal realisasi karena yang penting adalah janji. Lupa bahwa janji adalah hutang yang dibawa sampai mati. “Pak ini gimana caranya ?” Tanya Sri pada Jokowi “Udah dipikirin nanti saja, pokoknya kampanye dulu” begitu jawabannya, ujar Sri.

Selama perjalanan menjadi Menteri memang rupanya program kerja Sri Mulayani terpaksa membuatnya “mules mules” terus. Soal ambrol keuangan Jiwasraya, Garuda, Asabri, Taspen, BPJS dan lainnya. Hutang LN sampai akhir 2019 mencapai angka 5500 Trilyun Rupiah. Hutang pun hingga kini masih terus digali. Selorohan warung kopi katanya jika menjadi Menkeu kerjaannya cuma cari hutang, siapun bisa. Tak perlu berpredikat Menteri Keuangan terbaik.

Menggenjot pajak dan bea serta kenaikan tarif adalah solusi terpayah. Ribuan barang impor termasuk barang konsumsi dinaikan pajak PPh nya, Iuran BPJS sudah naik 100 persen, cukai hasil tembakau (CHT) naik hingga 35 % mulai Januari 2020. Demikian juga cukai plastik baik kemasan makanan maupun kantong keresek dikenakan 30 ribu per kg. Cukai minuman berpemanis dalam kemasan juga naik. Efeknya harga minuman teh hingga soda akan melambung.

Mengenai alasan kenaikan tarif dan pajak serta pengenaan cukai menurut Menkeu adalah untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan. Ada pula alasan untuk membangkitkan produk lokal, mengurangi polusi, biaya penanganan sampah plastik dan macam macam lagi. Mungkin cukai minuman berpemanis dimaksudkan agar berkurang orang yang berpenyakit kencing manis.

Terakhir Menkeu mengajukan ke DPR untuk cukai emisi CO2. Cukai emisi dilaksanakan saat keluar dari pabrik (pabrik lokal) atau pelabuhan (impor). Pembayaran dilakukan berkala atau setiap bulan. “Tarif cukai itu advolarum atau spesifik berdasarkan CO2 yang dihasilkan kendaraan” demikian bu Menteri menyampaikan. Potensi penerimaan negara 15,7 Trilyun. Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohanes Nangoi mengaku bingung dengan kebijakan “cukai knalpot” tersebut.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.