Jumat, 03 Juli 2020

Kalau Gak Ada Gebrakan, Buat Apa Ada Kongres Umat Islam?

Kalau Gak Ada Gebrakan, Buat Apa Ada Kongres Umat Islam?

Foto: Tony Rosyid. (dok. pribadi)

Pangkalpinang, Swamedium.com — Kongres Umat Islam digelar lagi. Setelah sempat mati suri di awal Orde Lama dan terkubur di sepanjang era Orde Baru. 1998 Orde Baru tumbang, Kongres Umat Islam hidup kembali. Tapi, tak seheroik era tahun 1938 yang mengukuhkan Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI) dan 1945 yang berhasil melahirkan Partai Masyumi. Satu-satunya partai yang merepresentasikan umat Islam saat itu. Pemilu tahun 1955 Masyumi dapat suara. 20,9 persen. Sebelum akhirnya NU menarik diri dari Masyumi. Masyumi makin melemah dan akhirnya dibubarkan oleh Soekarno. Di era Soeharto ganti nama menjadi Parmusi. Tapi, tak lama lahir, dihajar, dan mati juga. Reborn melalui PBB di era reformasi, tapi Wassalam!

Hebatnya Kongres Umat Islam saat itu, langsung masuk pada jantung masalah. Berani dan bernyali untuk ambil peran di saat Indonesia sedang mencari bentuk. Rekomendasinya riil, konkret dan terukur. Bagaimana dengan kongres sekarang yang dikomandoi panitianya oleh K.H Zaitun Rasmin, Wasekjen MUI yang namanya viral dan makin populer setelah debat di ILC dengan Ngabalin, utusan dari istana.

Soal isu, saat ini tak kalah besar dengan isu di tahun 1938 dan 1945. Jika pra dan pasca kemerdekaan isunya adalah bagaimana umat Islam mengambil peran kemerdekaan dan ikut mengisi panggung politik Indonesia yang sedang mencari bentuk, maka isu saat ini bagaimana umat Islam memulihkan perannya setelah banyak diambil, bahkan dirampok oleh para pemilik modal (kapitalis) yang mengendalikan negeri ini, baik ekonomi maupun politik, melalui tangan-tangan kekuasaan.

Fakta bahwa reformasi telah melahirkan oligarki tak bisa dibantah. Merekalah yang mengendalikan negara ini melalui proses industrialisasi politik. Demokrasi dikendalikan secara liberal oleh penyertaan modal para cukong sebagai investasi untuk memborong saham di setiap pemilu. Akibatnya, para pemimpin, elit dan pejabat tinggi tidak lahir dari hati rakyat, tapi mereka dilahirkan oleh kepentingan konglomerasi.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.