Jumat, 03 Juli 2020

Lawan Rencana Revisi Peraturan Sektor Minerba Oligarki ! (Bag.2)

Lawan Rencana Revisi Peraturan Sektor Minerba Oligarki ! (Bag.2)

Foto: Marwan Batubara berorasi di atas mobil komando. (Nael/swamedium).

Jakarta, Swamedium.com — Upaya dan konspirasi berbagai pihak untuk melakukan perubahan peraturan perundang-undangan di sektor mineral dan batubara (minerba) dalam 4-5 tahun terakhir terus berlangsung. Dalam 5 tahun pertama pemerintahan Jokowi (Jokowi_JK), upaya perubahan UU Minerba No.4/2009 telah dilakukan melalui RUU Perubahan UU Minerba sesuai Prolegnas Prioritas 2014-2019 dan RPP Revisi ke-6 PP No.23/2010. Namun rencana tersebut gagal terlaksana.
 
Dalam 3-4 bulan terakhir, yakni periode kedua pemerintahan Jokowi (Jokowi-MA), upaya perubahan konspiratif semakin intens. Rencana untuk merubah ketentuan UU Minerba No.4/2009 sedang berlangsung melalui 3 lini atau modus sekaligus, yakni:
1) RUU Perubahan UU No.4/2009,
2) RPP Perubabahan ke-6 PP No.23/2010, dan
3) RUU Omnibus Law Cipta Kerja (CK) sektor Minerba. Jika tidak ada perlawanan, bisa saja “peraturan baru” tersebut, akan segera ditetapkan, meskipun inskonstitusional, serta merugikan negara dan rakyat.
 
Tulisan ini ingin mengingatkan dan menghimbau rakyat, terutama kaum terdidik, agar upaya konspiratif tersebut segera dilawan. Motif dibalik rencana perubahan adalah dominasi penguasaan SDA minerba oleh anggota oligarki, pengusaha swasta dan asing serta pemburu rente. Dari draft RUU atau RPP yang beredar terlihat rencana perubahan tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, mengkhianati menghilangkan hak rakyat memperoleh manfaat SDA lebih besar, bertentangan dengan kepentingan strategis nasional dan tidak sejalan dengan dengan prinsip-prinsip pengelolaan  SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 
Perlu diketahui, karena motif oligarkis yang bermasalah tersebutlah maka pembahasan RUU dan RPP tersebut terlihat tidak sepenuhnya transparan, pruden dan tidak sesuai ketentuan UU No.21/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena itu pula rakyat dihimbau untuk memahami permasalahan, waspada atas upaya konspiratif yang sedang berlangsung, dan ikut mengadvokasi agar aset SDA yang dimiliki dapat dikelola oleh BUMN untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
 
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan RUU Perubahan UU Minerba No.4/2009 akan memenuhi 5 prinsip dasar yaitu pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, tidak terjadinya kelangkaan sumber daya, pencegahan degradasi lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Adapun isu utama yang akan dibahas dan dituangkan dalam UU baru adalah terkait dengan (13/2/2020):
1) Permasalahan antar sektor;
2) Penguatan konsep wilayah pertambangan;
3) Peningkatan nilai tambah;
4) Eksplorasi untuk cadangan baru;
5) Izin khusus izin pengusahaan batuan;
6) Luas wilayah tambang;
7) Jangka waktu IUP/IUPK;
8) Tindak lanjut Putusan MK atas UU No.23 Tahun 2014;
9) Peran pemerintah dalam Binwas kepada Pemda;
10) Penguatan peran BUMN;
11) Kelanjutan operasi KK/PKP2B menjadi IUPK;
12) Izin usaha pertambangan rakyat; dan
13) Rencana pengelolaan minerba nasional.
 
Kita memahami bahwa perubahan UU Minerba secara umum memang perlu dilakukan karena adanya berbagai pertimbangan dan faktor pendorong akibat perubahan lingkungan strategis. Namun tidak semua ketentuan yang ada dalam UU Minerba No.4/2009, terutama yang terkait dengan beberapa isu dari 13 isu yang disebutkan Menteri ESDM di atas, mendesak untuk dirubah dan dituangkan dalam UU Minerba baru. Hal ini terutama karena ketentuan yang ada saat ini dalam UU No.4/2009 sudah sangat memadai untuk dijalankan tanpa perlu dirubah, karena memang sesuai dengan amanat konstitusi dan kepentingan strategis nasional.
 
Di sisi lain, sejumlah kontraktor PKP2B generasi pertama yang kontraknya akan berakhir dalam 2-4 tahun ke depan, sangat berkepentingan untuk terus menguasai seluruh lahan yang dikelola saat ini. Kepentingan inilah sebenarnya yang menjadi salah satu faktor utama mengapa upaya perubahan UU Minerba No.4/2009 terus digulirkan dan didorong. Bahkan untuk maksud tersebut, para kontraktor dan oligarki pendukung telah berperan aktif untuk ditetapkannya perubahan UU Minerba selama periode pemerintahan dan DPR 2014-2019. Untung saja upaya konspiratif berupa rencana penetapan RRU minerba baru pada dalam 2 kesempatan yakni 2018 dan 2019), serta Revisi Ke-6 PP No.23/2010 gagal terlaksana karena penolakan rakyat.
 
Para kontraktror PKP2B, berikut investor dan pihak terkait, yang kontraknya akan segera berakhir berada di belakang upaya gencar perubahan peraturan sektor minerba. Kontraktor-kontraktor dimaksud adalah PT Tanito Harum (kontrak berakhir: 1/2019), PT Arutmin Indonesia (11/2020), PT Kaltim Prima Coal (12/2021), PT Multi Harapan Utama (4/2022), PT Adaro Indonesia (10/2022), PT Kideco Jaya Agung (3/2022) dan PT Berau Coal (9/2025).
 
Target utama para kontraktor PKP2B adalah memperoleh perpanjangan operasi pengelolaan tambang secara otomatis melalui IUPK dan penguasaan 100% luas lahan tambang yang saat ini dikuasai, minimal hingga 20 atau 30 tahun ke depan. Padahal mereka sudah menikmati hasil tambang sekitar 30 tahun. Untuk itu, pemerintah sampai-sampai mengeluarkan pernyataan bahwa perubahan peraturan perlu dilakukan guna memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional dan kepastian berusaha bagi pemegang KK dan PKP2B. Di sisi lain, dikemukakan pula potensi penurunan pendapatan negara jika WK-WK tambang tersebut dikelola BUMN.
 
Padahal berdasarkan konstitusi dan beberapa ketentuan yang ada dalam UU Minerba No.4/2009, manfaat terbesar untuk kesejahteraan rakyat hanya akan diperoleh jika pengelolaan tambang tersebut berada di tangan BUMN! Apalagi, hak BUMN mengelola lahan-lahan tambang yang kontraknya akan berakhir dijamin oleh konstitusi, dan telah diperkuat pula dengan Amar Putusan Mahkamah Konsitusi No.36/2012 atas judicial review UU Migas No.22/2001 dan Amar Putusan  Mahkamah Konstitusi No.85/2013 atas judicial review UU Sumber Daya Air No.7/2004.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.