Sabtu, 11 Juli 2020

Pengamat Nilai Komjen Agus Andrianto Terima Gratifikasi

Pengamat Nilai Komjen Agus Andrianto Terima Gratifikasi

Bukti-bukti dugaan gratifikasi yang dilakukan Kabarhakam Agus Andrianto dan pesawat yang digunakan. (foto: Kuasa hukum Ametro Adiputra Pandiangan, Joko Pranata Situmeang).

Jakarta, Swamedium.com — Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara.

Menurut Pakar Hukum Pidana Chaerul Huda fasilitas pesawat yang digunakan Agus Andrianto khusus untuk menghadiri acara pernikahan adik ipar Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani, masuk dalam kategori gratifikasi. 

Ya itu termasuk gratifikasi. Penerimaan fasilitas pesawat carter untuk suatu acara pribadi (bukan kedinasan) termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Sebab, hal itu dia nilai telah melanggar ketentuan pidana yang termaktub di dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Lantas, dia menyarankan jika komisi antirasuah abai terhadap kasus ini, maka kuasa hukumAmetro Adiputra Pandiangan, Joko Pranata Situmeang dan Yuli Indra Brandly Situmeang dapat melaporkannya ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Ya kalau ada dumas (pengaduan masyarakat), lakukan lidik. Kalau atas laporan tersebut KPK abai, lapor ke Dewas,” katanya kepada Tagar, Jakarta, Minggu, 8 Maret 2020.

Alumni Universitas Indonesia (UI) ini menegaskan penggunaan fasilitas pesawat carter yang diterima Agus Andrianto dari Bakhtiar Ahmad Sibarani pada 22 Juni 2019, untuk menghadiri acara pribadi dan bukan untuk kedinasan, merupakan tindakan gratifikasi.

“Ya itu termasuk gratifikasi. Penerimaan fasilitas pesawat carter untuk suatu acara pribadi (bukan kedinasan) termasuk dalam pengertian gratifikasi,” ujarnya.

Seyogianya, kata Chaerul, Agus Andrianto semestinya melaporkan kepada KPK atas penggunaan fasilitas itu selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Dia menerangkan, apabila laporan itu tidak diterima KPK, maka Agus Andrianto dapat membayar uang sewa agar tidak dianggap telah menyalahi ketentuan pidana soal gratifikasi yang dituduhkan Joko Pranata Situmeang Cs.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.