Minggu, 07 Juni 2020

Bangsa Ini Sedang Menghadapi COVID-19 Bukan Pemberontakan, Mengapa Darurat Sipil?

Bangsa Ini Sedang Menghadapi COVID-19 Bukan Pemberontakan, Mengapa Darurat Sipil?

Foto: Romadi Yanto Bersama para penyintas di dalam Hunian Sementara korban gempa Lombok.

Jakarta, Swamedium.com — “Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi,” kata Jokowi dalam pengantar rapat terbatas bersama sejumlah menteri lewat video conference, Senin (30/3/2020).

Jika Alasannya ingin melakukan secara Tegas dan disiplin maka Sesungguhnya dalam Undang Undang no 6 Tahun 2018 yg ditanda tanganinya sudah mengatut secara jelas dan tegas.

Pasal 9
Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93
Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Apakah Aturan jelas itu masih dianggap kurang untuk bisa menjadi payung Hukum dalam usaha lakukan physical distancing secara tegas, disiplin dan Efektif?

Atau Darurat Sipil adalah Upaya untuk lari dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya yang berada di wilayah Karantina Kesehatan sekaligus menyampaikan pesan “Kekuasaannya Terancam” maka untuk antisipasi akan menerapkan Darurat Sipil , Produk Undang Undang Orde Lama, Yakni PERPU 23 Tahun 1959

Karena Darurat Sipil untuk menghadapi Pemberomtak bukan untuk menghadapi Virus sebagaimana yang disampaikan Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai rencana penerapan darurat sipil untuk menghadapi penyebaran virus corona atau Covid-19 sangat berlebihan. Ia menilai, status darurat sipil tidak diperlukan sama sekali dalam situasi saat ini.

Bivitri mengatakan ketentuan darurat sipil yang ada dalam Perpu 23 Tahun 1959 sangat berbeda konteksnya dengan wabah virus corona saat ini. Menurut dia, aturan darurat dikeluarkan tahun 1959 untuk memberantas sejumlah pemberontakan di daerah, di masa itu. Sehingga, tindakan-tindakan “penguasa darurat sipil” tersebut diarahkan untuk menjaga keamanan. Mulai dari menyadap, membubarkan kerumunan, hingga menghentikan jalur komunikasi. “Kita kan nggak perlu itu, kita mau mengenyahkan virus, bukan pemberontak,”

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.